METROPOLIS

Pokja PKP Bentukan Pemprov Kaltim Komitmen Entaskan Permukiman Kumuh

Rapat Pokja PKP di Ruang Rapat Kepala DPUPR Pera Provinsi Kaltim, Jalan Tengkawang Samarinda, Rabu (10/8/2022). (Foto: Diskominfo Kaltim)

SAMARINDA, Kate.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 600/K.334/2021 pada Juli 2021 lalu.

Pokja ini berkomitmen mengentaskan masalah pemukiman kumuh di Kaltim. Tujuan pembentukan Pokja untuk mempercepat program pemerintah provinsi dalam bidang peningkatan kualitas perumahan rakyat layak huni. Serta pengentasan kawasan pemukiman kumuh yang ada di benua etam.

Untuk mempercepat program kerja, Pemprov membentuk Forum PKP yang dipimpin Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Provinsi Kaltim, Ucok Harahap menyatakan, kinerja Pokja PKP memang terhambat selama pandemi Covid-19. Namun pihaknya berkomitmen mulai tahun ini kinerja Pokja PKP akan kembali ditingkatkan.

“Oleh karena itu dibentuklah Forum PKP ini, untuk memaksimalkan kinerja. Minimal tahun ini, sudah kelihatan kinerja kita,” ujar Ucok dalam Rapat Pokja PKP di Ruang Rapat Kepala DPUPR Pera Provinsi Kaltim, Jalan Tengkawang Samarinda, Rabu (10/8/2022).

Pokja PKP diarahkan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim serta Perangkat Daerah (PD) terkait sebagai anggota Pokja.

Sementara untuk keanggotaan Forum PKP diisi unsur badan usaha, akademisi, dan pemerintahan. Kewenangan pemilihan keanggotaan forum, diserahkan sepenuhnya kepada DPD REI Kaltim.

Ucok menargetkan, pendanaan program kerja Forum PKP bisa didanai dari sumber pembiayaan lain di luar APBD Kaltim. Karena dia menilai, kebutuhan anggaran pembiayaan perumahan dan pengentasan kawasan pemukiman akan terlalu besar, jika dibebankan sepenuhnya di APBD.

“Kami bisa minta pendanaan dari CSR perusahaan. Memang sudah sempat disalurkan, tetapi kami harus dobrak lagi supaya lebih besar penyaluran dana melalui CSR ini. Karena kalau dibebankan APBD saja, berat,” keluhnya.

Ucok memaparkan, dari 51 ribu target pembangunan perumahan layak huni sejak 2019, baru sekitar 25 ribu yang selesai. Ditargetkan pembangunan itu bisa selesai pada tahun 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kaltim Saur Parsaoran Tampubolon memaparkan Pokja PKP memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian target RPJMD tahun 2019-2023. Salah satunya pada bagian visi, Berdaulat dalam Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.

“Mengentaskan kawasan kumuh ini juga berkaitan dengan pemenuhan air bersih. Termasuk memperkecil luas genangan banjir perkotaan. Itu impact-nya,” ujar Saur.

Dia berharap forum PKP dapat membantu pemerintah dalam menciptakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. Sementara pemerintah sebagai katalisator melalui kebijakan yang dibuat, diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berusaha untuk mewirausahakan demokrasi. Artinya, kalau kita telah investasi tenaga, pemikiran, dan biaya dalam pembentukan forum ini, kita harapkan ada manfaat baik ekonomi, sosial dan finansial. Terhadap pengentasan permasalahan perumahan dan pemukiman,” tutupnya.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan draft SK Forum PKP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR Pera Provinsi Kaltim, Feny Yuzanda, ST.

Hadir dalam rapat, Balai Pelaksanaan Penyediaan (P2) Perumahan Kalimantan II, BPBD Kaltim dan Diskominfo Kaltim diwakili oleh Pranata Humas Ahli Muda, Andi Razak. (advdiskominfokaltim/lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top