POLITIK

Dibutuhkan Rakyat, Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Bakal Perjuangkan Anggaran Bantuan Hukum

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengakan tengah memperjuangkan anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan giat sosialisasi perda di Dusun Pangempang, Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Minggu (30/7/2022).

Wakil rakyat dapil Kukar ini menyosialisasikan Perda No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Menurut Bahar, bantuan ini sangat diperlukan untuk warga Kaltim, tak terkecuali di Kukar. Sebab, kata dia, banyak warga yang tidak mampu membutuhkan pendampingan hukum namun kesulitan soal biayanya.

“Kita akan mendorong pemerintah dan DPRD bersama-sama menganggarkan kegiatan ini,” katanya.

Dia menjelaskan, meskipun Perda dan Pergub Jukni terkait Bantuan hukum sudah diterbitkan, namun hingga saat ini rakyat belum bisa menikmati fasilitas tersebut.

“Karena setahu saya, sampai tahun ini belum ada. Inilah pekerjaan rumah kita bersama, yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

Jika nanti telah dianggarkan, Bahar yakin akan banyak rakyat yang terbantu. “Nantinya, apapaun masalahnya, bisa diusulkan untuk diberikan pendampingan hukum, asalkan dia tidak mampu,” kata Bahar.

Dalam kegiatan tersebut, Bahar didampingi dua pemateri yaitu, Dosen Hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati dan Pengacara Kaltim Siti Rahmah.

Andi seorang warga yang hadir menayakan soal bantuan hukum ini. Ia menyakan apakah bantuan hukum ini hanya diperuntukkan bagi perorangan atau badan.

“Apakah bisa atas nama organisasi? Karena kami disini ada organisasi yang punya masalah hukum,” jelasnya.

Dosen Hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati menjelaskan, hingga saat ini belum ada kepastian soal hal tersebut.

“Sebab dalam pergubnya memiliki syarat dia harus punya SKT (Surat keterangan tidak mampu). Tapi instansi desa atau badan ada diatur dan memungkinkan untuk itu,” terangnya.

Namun jika merujuk pada Pergub, di mana warga dapat menerima bantuan hukum, baik untuk pribadi maupun umum. Misalnya pribadi, seperti kasus perceraian hingga utang piutang.

Kalau umum bisa warga dengan perusahaan atau kelompok-kelompok tertentu. Tak hanya itu, bantuan hukum juga bisa diberikan kepada perangkat desa.

“Artinya bisa diberikan bantuan. Asalkan dapat memenuhi ketentuan,” ungkapnya. (tm)

Comments

POPULER

To Top