POLITIK

Antusias Warga Tanjung Limau Ikuti Sosialisasi Bantuan Hukum

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Warga Desa Tanjung Limau sangat antusias mengikuti Sosialisasi Bantuan Hukum dari Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Wakil rakyat dari  F-PAN ini melakukan sosialisasi dan penyebarluasan Perda Kaltim No. 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kaltim di Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Kukar, Minggu (26/6/2022).

Bahar mengatakan, masyarakat kurang mampu tak perlu khawatir lagi jika memerlukan pendampingan hukum. Sebab kini pemerintah dapat memberikan bantuan hukum gratis.

“Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kalau butuh pengacara, butuh pendampingan hukum, jika ada persoalan hukum, bisa memanfaatkan bantuan hukum gratis dari pemerintah,” katanya.

Bantuan ini, kata Bahar, sama seperti bantuan program kepada rakyat yang selalu ia perjuangkan. Seperti, bantuan kapal, alat-alat perikanan dan sebagainya. Hanya saja jika bantuan hukum ini, lebih kepada pelayanan dan pendampingan hukum.

“Karena banyak juga rakyat karena tak mampu bayar pengacara, kalah dalam proses hukum,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dibantu oleh pemateri dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Haris Retno dan Pengacara Kaltim, Siti Rahmah. Dalam penyampaian, Haris menuturkan segala syarat dan prosedur untuk mendapat bantuan hukum dapat diakses dalam Pergub No.56/2021 tersebut.

Dalam pergub tersebut disebutkan bahwa mereka yang dapat memberikan bantuan hukum meliputi advokat/pengacara, dosen fakultas hukum hingga mahasiswa fakultas hukum. Semua dengan syarat akreditasi, yang disetujui oleh pemerintah.

“Jadi  nanti mereka yang mengajukan ke pemerintah. Bahwa ada rakyat yang ingin dibantu pendampingan hukum,” jelasnya.

Adapun bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu dalam perkara, mulai dari tersangka, terdakwa hingga terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau hukum luar biasa. Tak hanya bantuan hukum pidana, namun bisa juga hukum perdata maupun tata usaha negara.

“Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa,” terangnya.

Dalam sesi tanya jawa, rakyat desa Tanjung Limau membutuhkan pendampingan bantuan hukum jika ada warganya yang tersangkut kasus narkotika hingga kasus rumah tangga. (tm)

Comments

POPULER

To Top