HUKUM & KRIMINAL

Lapas Tenggarong Usulkan Remisi Khusus Idulfitri bagi Ratusan Warga Binaan

Kepala Lapas Kelas II A Tenggarong, Agus Dwirijianto saat Menerima Kunjungan Direktur Keamanan dan Tata Tertib Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Foto: Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tenggarong akan mengusulkan Remisi Khusus (RK) Idulfitri 1443 H bagi 815 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kepala Lapas Kelas II A Tenggarong Agus Dwirijanto mengatakan, mekanisme dan proses pengusulan RK ini nantinya melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Yang terintegrasi langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Dengan sistem SDP ini secara otomatis akan terbaca WBP yang telah memenuhi syarat subtantif dan administratif untuk diusulkan remisi,” jelas Agus, Senin (25/4/2022).

Penggunaan aplikasi untuk pengusulan remisi ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Pembenahan-pembenahan fitur di dalam aplikasi tersebut selalu dilakukan.

“Selain itu dengan penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam proses usulan. Juga dapat mencegah terjadinya praktek pungutan liar (pungli) atau praktik di luar prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Agus juga menegaskan layanan remisi ini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Karena ini adalah hak dasar bagi para WBP.

“Remisi itu adalah hak bagi setiap WBP yang telah memenuhi syarat. Dan kami berkomitmen memberikan layanan yang sesuai standar aturan yang berlaku,” lanjut Agus.

Dijelaskan, proses usulan remisi Idulfitri tahun 2022 ini akan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Yakni adanya peran wali Pemasyarakatan (Walipas) dalam memberikan penilaian dan rekomendasi. Apakah WBP tersebut layak atau tidak untuk diusulkan remisi. Penilaian ini dilakukan melalui mekanisme Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

“Didalam SPPN itu tercantum tahapan pembinaan dan program pembinaan yang diikuti oleh WBP, ” tuturnya.

Tambah Agus, dari total usulan remisi khusus tersebut ada dua orang WBP yang diusulkan RK II. Dalam arti mendapatkan remisi dan langsung bebas. Namun WBP tersebut harus menjalani pidana kurungan dahulu. Dikarenakan tidak bisa membayar pidana denda atau subsider yang telah disesuaikan dengan putusan peradilan.

“Sedangkan sisanya diusulkan RK I yaitu mendapatkan remisi tapi tidak langsung bebas,” urai Agus.

Dia turut menyampaikan bahwa untuk layanan kunjungan WBP pada tahun ini hanya bisa dilakukan secara virtual. Ketentuan ini juga berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-478.PK.08.05 Tahun 2022 tanggal 1 April 2022.

“Kami juga tetap membuka layanan penitipan barang bagi keluarga WBP dan layanan tersebut tidak dipungut biaya,” tutup Agus. (lmo)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top