POLITIK

Sosper Perda RZWP3K, Ketua Fraksi PAN Kaltim Dorong Ekonomi Daerah dari Pesisir

Sosper Perda RZWP3K di Marang Kayu oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (foto: istimewa)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mendorong agar Kecamatan Marang Kayu dikembangkan menjadi zona wisata untuk kemajuan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Sabtu (2/4/2022).

Bahar kali ini memilih sosper dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltim. 

Menurut Demmu, perda ini menjadi acuan hukum bagi tata ruang dan pemanfaatan ruang lingkup wilayah pesisir, termasuk di Kukar. Di Marang Kayu sendiri masuk dalam zona konservasi, zona wisata di Pantai Pegempang dan Pantai Biru Rapak Lama dan zona pelabuhan di Santan. 

“Diharapkan dari sini dapat menjadi panduan semua pihak, khususnya keberpihakan kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi daerah,” katanya. 

Dalam sosper ini hadir dua narasumber pemateri dari Universitas Mulawarman. Yaitu Dosen Fakultas Hukum Dr Haris Retno Susmiyati dan Dosen Fakultas Perikanan, Prof Dr Esti Handayani Hardi. 

“Marang Kayu masuk dalam kawasan pesisir. Ini menentukan satu kawasan pesisir dan pulau dari nol sampai 12 mil itu untuk digunakan menjadi apa,” kata Haris Retno mengawali pemaparannya. 

Menurutnya dokumen yang dibuat bersama Pemprov dan DPRD Kaltim ini tak hanya mengakomodasi kepentingan nelayan. Namun juga industri yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Di Kukar termasuk ada kawasan migas. Jadi jawasan pesisir ini sudah banyak kepentingan. Baik perusahaan, masyarakat, sampai pelabuhan. Misal pelabuhan batu bara. Semua dilindungi dengan adanya perda ini,” terangnya. 

Hanya saja dia mempertanyakan soal 65 persen zonasi nelayan yang kurang rinci dalam perda tersebut. Dia mengusulkan agar DPRD Kaltim mempertajam kembali bersama pemprov akan hal tersebut. Untuk memberikan jaminan ruang lingkup hak untuk nelayan.

“Jangan sampai ada yang tumpang tindih. Ini yang harus jadi catatan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dosen Fakultas Perikanan Unmul, Prof Dr Esti Handayani Hardi dalam pemaparannya lebih memotivasi kepada pelaku perikanan. Khususnya nelayan baik tangkap maupun tambak untuk lebih produktif hasilnya. Mulai dari teknis soal pengelolaan tambak dan lainnya untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

“Bagaimana meski diatur (perda) tapi produksi terus naik. Salah satunya masalah kualitas air. Harus diperhatikan dengan baik, jadi harus diperhatikan kebrsihannya,” terangnya. (lim)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top