EKONOMI & BISNIS

Tingkat Kemiskinan di Kaltim Disebut Cenderung Menurun Setiap Periode Pembangunan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Agus Hari Kesuma (kanan) bersama Wabup Berau Gamalis. (Foto: Hudais TP/Adpimprov Kaltim)
BENNER DISKOMINFO KALTIM MARET

BERAU, Kate.id – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Agus Hari Kesuma menyebut tingkat kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan di 2021 silam. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis (Rakornis) Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim tahun 2022 di Derawan Dive Resort Pulau Derawan, Rabu (23/3/2022).

Agus menyebut tingkat kemiskinan di Provinsi Kaltim memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan. Hingga mencapai angka 9,71 persen pada September tahun 2021.

“Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kaltim memiliki tren yang fluktuatif dalam perkembangannya,” kata Agus.

Apalagi adanya Covid-19 yang belum berakhir, sambungnya, membuat tingkat kemiskinan masyarakat secara umum makin bertambah. Namun Kaltim tidak begitu signifikan pengaruhnya, tetapi terasa dalam pendapatan bagi pekerja sektor non formal.

“Sejak ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, terdapat peluang dan tantangan lebih dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” tandas Agus Hari Kesuma.

Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis yang hadir dalam rakornis mengatakan, permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah global yang disebabkan oleh multidimensi dan mendapat perhatian banyak kalangan. Mulai tingkat dunia hingga ke tingkat daerah.

“Sehingga perlu penanganan yang serius dan simultan serta berkesinambungan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder untuk mengatasinya,” ujar Gamalis.

Dikatakan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi ini menjadi penting sekaligus strategis sebagai wadah untuk menghimpun seluruh pihak yang memliki fokus pada isu kesejahteraan sosial, terutama dalam rangka menyinkronkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kaltim.

“Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota,” tegas Gamalis. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top