METROPOLIS

Disperindagkop Kaltim Minta Laporkan bila Harga Minyak Goreng Tak Wajar

Disperindagkop Kaltim Buka Operasi Pasar Minyak Goreng di Kota Samarinda. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Harga minyak goreng dipastikan Rp 14 ribu per liter. Karenanya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim meminta masyarakat melaporkan bila menemukan harga minyak goreng yang tak wajar.

“Apabila nanti menemukan harga yang tidak wajar saya mengimbau untuk segera dilaporkan ke kami,” kata Kepala Disperindagkop Kaltim Yadi Robian Noor selepas peluncuran operasi pasar minyak goreng bertempat di Graha Ruhui Rahayu Jalan Juanda, Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Kamis (20/1/2022).

Melalui peluncuran ini, paket minyak goreng dibagikan dibeberapa kabupaten/kota di Kaltim. Yadi mengklaim ketersediaan minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter aman sampai enam bulan ke depan. Selain itu Yadi juga menjamin minyak goreng harga murah itu tersebar di seluruh Kaltim.

Dengan rincian Samarinda mendapatkan jatah 40 ribu, Balikpapan serta Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat jatah 20.000 liter. Dengan terdistribusinya minyak tersebut, Yadi berharap wartawan turut melakukan literasi kepada masyarakat.

Diketahui, terjadinya kelangkaan minyak goreng menurut Yadi karena ada krisis dunia akibat adanya perubahan kebutuhan di luar negeri yang mengunakan bahan bakar biodiesel yang bahannya berasal dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Awalnya, harga CPO yang tadinya normal menjadi dua kali lipat bahkan naik 130 persen.

“Nah itu menyebabkan bahan baku pembuatan minyak goreng berkurang. Sisi lain dengan pandemi Covid-19 mereka (produsen) menurun produksinya,” ungkapnya.

Oleh karenanya pemerintah saat ini menjalankan strategi untuk menormalkan harga minyak goreng dengan melakukan intervensi harga. Hal ini ditujukan dapat membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

“Jangan juga harganya terjangkau tetapi barangnya enggak ada. Semua kami jaminlah itu. Jadi kebetulan kami bersama kabupaten/kota tentu atas persetujuan Gubernur. Kemudian bupati, wali kota, bertanggung jawab melayani rakyat,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top