IBU KOTA NUSANTARA

RUU Ibu Kota Negara Disahkan, Kutai Kartanegara dalam Tanda Tanya

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin. (Foto: Elmo/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (18/1/2022) kemarin. Dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi penyangga sekaligus mitra dari IKN.

Seperti Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan sebagian desa di Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu yang masuk dalam kawasan otoritas Nusantara. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin kepada Kate.id, Rabu (19/1/2022). Dirinya mengaku memiliki pertanyaan terkait UU tersebut.

“Pertanyaan kami bagaimana dengan teman-teman DPR yang ada di Dapil tersebut. Apakah 2024 sudah bukan menjadi Dapil Kukar? Sehingga akan terjadi pengurangan wilayah dan jumlah penduduk untuk Kukar. Dan kriteria besaran Dana Bagi Hasil (DBH) kita itu dipengaruhi oleh jumlah besaran penduduk juga,” bebernya.

Rendi berharap ke depan hal ini tidak menjadi salah satu faktor. Sampai akhirnya DBH di Kukar ikut turun gara-gara jumlah penduduk dan besaran wilayah yang turun. Terutamanya Samboja dan Muara Jawa yang merupakan penghasil gas minyak bumi besar bagi wilayah Kukar.

“Karena menjadi penopang DBH, jangan sampai ketika kita menjadi penyangga atau mitra dari IKN, DBH kita menurun,” ungkapnya.

Untuk sumber daya manusianya sendiri, Rendi menyebut saat ini harus melakukan persiapan yang luar biasa, tidak bisa biasa saja. Karena dirinya yakin dalam waktu dekat penyambutan masyarakat dari luar pulau Kalimantan yang akan berkunjung akan meningkat signifikan.

“Termasuk untuk lokasi, lahan, tanah yang ada di Kukar otomatis juga akan berdampak dari sisi harga dan banyak yang akan rebut mencari. Sehingga persiapan SDM yang mumpuni itu menjadi pokok utama yang kami persiapkan di Kukar,” tegas Rendi. (lmo)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top