METROPOLIS

Bupati Kutai Kartanegara Minta Perekrutan PPPK Libatkan Pemerintah Daerah

Bupati Kukar Edi Damansyah. (Foto: Elmo/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pola perekrutan Pemerintah Pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sorotan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah. Dikarenakan tidak dilibatkannya Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut Edi, perekrutan ini perlu melibatkan Pemda sebagai pihak yang lebih tahu tentang kondisi riil daerah.

“Jadi kalau ini diserahkan ke kepala daerah, kami bisa memberikan reward khusus kepada yang cukup baik prestasinya. Tetapi ini masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, regulasinya juga. Saya sudah menyampaikan itu agar persoalan PPPK daerah dilibatkan,” ungkap Edi kepada Kate.id, Senin (17/1/2022) kemarin.

Dia mencontohkan salah satu guru honorer yang telah mengabdi selama lima sampai sepuluh tahun yang diusulkannya agar tidak ikut seleksi. Tetapi akhirnya tidak diakomodasi sehingga harus tetap ikut seleksi, sama halnya seperti tenaga perawat.

“Memang ada kondisi-kondisi kebijakan secara nasional yang memang harus disesuaikan kembali dengan situasi kondisi daerah kita. Jadi misalkan kuota PPPK, tentunya kuota itu lebih banyak kepada sekolah-sekolah yang muridnya banyak. Dan ada beberapa sekolah di desa kecamatan muridnya sedikit,” beber Edi.

“Nah kawan yang honor di sekolah dengan murid sedikit itu mengejar ikut kuota PPPK yang muridnya lebih banyak. Dia lulus, tetapi kebijakannya dia tidak boleh kembali ke sekolahnya yang lama, tetap di sekolah yang baru. Sedangkan yang baru itu gurunya sudah kelebihan,” tambahnya.

Orang nomor satu di Kota Raja ini juga menyebut salah satu kejadian saat seleksi PPPK kemarin. Yakni seorang guru yang lolos PPPK nasional guru SMP dari Pulau Jawa dan dapat ditugaskan di Muara Pantuan, Kecamatan Anggana.

“Selang berapa minggu dia datang menghadap. Dan mengundurkan diri karena di luar ekspektasi dia tidak bisa melaksanakan tugas di luar daerah seperti itu,” terangnya.

Edi mengatakan dari kasus ini pihaknya kehilangan kuota di daerah. Oleh karena itu bersama Pemda terus mengusulkan agar ditinjau kembali dan saat ini telah disampaikan ke Disdikbud Provinsi supaya Pemda diberikan hak untuk menyampaikan kondisi yang telah dihadapi. Apalagi PPPK digaji melalui APBD, tetapi SK juga dari Kepala Daerah. Sementara kepala daerah tidak dilibatkan.

“Memang kami paham ini kepentingan secara nasional, tetapi ada situasi tertentu yang memang memerlukan kebijakan terkhusus,” ujarnya.

Edi juga menyinggung hal ini sama terjadinya pada tenaga kesehatan. Yakni di mana banyaknya pegawai di rumah sakit yang tadinya honor ikut seleksi PPPK dan lolos. Tetapi sama halnya dia tidak dapat lagi bertugas di rumah sakit sebelumnya, sedangkan keberadannya dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Sedangkan perawat tersebut harus bergeser ke puskesmas yang sudah memiliki tenaga kesehatan di sana.

“Ini yang saya terus minta, libatkanlah kami di daerah. Jangan saklek begitu pertimbangannya. Kalau Pulau Jawa berbeda, profil SDM-nya dengan luar jawa. Jadi saya sarankan ada kebijakan khusus untuk mendorong kepada kepala daerah sesuai dengan kondisi riil kebutuhan di daerah. Karena kebutuhan kami yang tau, proposinya juga,” tandas Edi. (lmo)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top