KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama BRI terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat yang belum maksimal dilaksanakan Kamis (4/1/2022). Rekonsiliasi ini menindaklanjuti rapat koordinasi Dinsos dan BRI pada Selasa (4/1/2022) kemarin.
Kepala Dinsos Kukar Hamly mengatakan, rekonsiliasi ini dilakukan bersama BRI Cabang Tenggarong, Samarinda, Bontang dan Balikpapan. Sebagaimana mereka masing-masing memiliki wilayah dari Kukar, sekaligus menindaklanjuti arahan Bupati. Setelah melakukan rekonsiliasi ini, akan mulai dilanjutkan penyalurannya sampai 15 Januari 2022.
“Kami sudah bertemu langsung dengan perwakilannya dan alhamdulillah membangun komunikasi. Karena komunikasi yang selama ini terkendala. Dan ternyata setelah bertemu kita sama-sama memiliki kelemahan. Tetapi pada dasarnya dengan membangun komunikasi ini kami bisa menyelesaikan kelemahan itu,” ungkap Hamly kepada Kate.id saat ditemui usai rekonsiliasi.
Hamly menerangkan karena kurangnya komunikasi ini juga berkaitan keterbatasan pihaknya maupun BRI. Keterbatasannya mulai dari jangkauan wilayah Kukar yang luas dan sulit terjangkau seperti Kecamatan Anggana dan Tabang. Juga BRI yang terbatas sumber dayanya. Sehingga tidak bisa melayani sampai ke rumah.
“Tetapi dengan adanya rekonsiliasi, kami bisa memetakan permasalahannya. Dan akan kami hadapi, bagaimana solusi dan langkah-langkah ke depannya. Kami bersepakat ada komitmen ke depan dengan rekonsiliasi terjadwal. Misalnya dalam dua atau tiga bulan sekali kami lakukan. Kami akan memetakan bagaimana program kerja penyaluran tahap berikutnya,” jelas Hamly.
Dia juga menjelaskan tentang total bansos yang masih belum tersalurkan. Mulai dari Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sisa 58 KPM, yang dalam dua hari akan tersalurkan. Dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PPKM dan Bonus 13 dan 14 yang sampai Rp 3 miliar, yang saat ini dikejar pihaknya.
“Ada beberapa desa yang sudah tahu, selama ini kurang informasi. Mereka taunya hanya reguler saja, ternyata ada tambahan. Yakni bonus tahap 1 dan 2 berupa sembako. Insyaallah, sore ini akan kami laporkan ke Sekda untuk progres ini. Ke depannya akan membangun komunikasi yang lebih baik lagi,” beber Hamly.
Diterangkan, pihaknya bersama BRI mengejar target dalam menyampaikan Bansos tersebut. Baik itu bantuan PKH atau BPNT Sembako. Yakni pada tanggal 15 Januari 2022, dengan kesepakatan mereka pada Tanggal 14 Januari sudah close, dalam arti KPM sudah menerima.
“Kami akan informasikan melalui surat para pendamping. Segera didampingi KPM dan diinformasikan pada Kades, RT, supaya menyampaikan segera datang ke e-warung terdekat supaya bisa terealisasi. Sehingga realisasinya bisa naik. Dalam waktu dekat kami akan sosialisasi melalui grup. Insyaallah ke depan sudah terjadwal dengan BRI ke lapangan khususnya KPM yang belum banyak terealisasikan, itu sasarannya,” ucapnya.
Hamly menyebut sampai saat ini sudah banyak yang terealisasi dari 11.600 lebih. Sedangkan BPNT PPKM baru 500 se-Kukar dan itu terus berprogres karena masyarakat sudah dapat informasi bahwa ada tambahan lagi. Tinggal pihaknya memonitoring dan terjun ke lapangan.
“Saya mengharapkan, baik itu pendamping BRI, kami berkomitmen bahwa masalah ini masalah bersama. Bukan masalah BRI, pendamping dan bukan masalah Dinsos tapi masalah bersama yanh harus bersama-sama dipecahkan,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili BRI Cabang Tenggarong, Asisten Manajer Mikro Tatak Ewo Mujiono menyampaikan penyaluran bantuan itu telah maksimal. Tetapi pihaknya tak bisa menghindari kendala teknis di lapangan. Salah satu contohnya seperti KPM yang telah meninggal dunia, memiliki taraf ekonomi yang telah meningkat. Dengan kondisi seperti bukan masalah dari bank penyalur atau dari Dinsos, tetapi kurangnya informasi yang diterima oleh pihak penerima bantuan.
“Permasalahan ini memang berada di lapangan, lain hal yang menjadi problem ialah kondisi geografis Kukar. Karena diketahui wilayah daerah ini begitu luas. Menyebabkan masyarakat yang berada di daerah pelosok kesulitan untuk mengambil uang yang telah masuk ke dalam rekeningnya. Apalagi dengan kondisi alam dan cuaca saat ini menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat penerima dana bantuan bisa menarik uang itu di daerah yang memiliki agen BRILink di wilayah kecamatan tempat mereka bermukim. Karena tidak seluruh desa memiliki jaringan internet, yang membuat penyaluran dana tak berjalan cepat dan merata.
“Kalo di BRI itu kan memang ada agen BRILink. Sebetulnya memiliki jangkauan yang jauh, cuma area tertentu yang tak memiliki sinyal internet, masyarakat harus ke daerah lain yang memiliki. Dan terdekat dari wilayah bermukim mereka,” tuturnya.
Tatak juga memastikan rekonsiliasi yang dilakukan pihak BRI, Dinas Sosial, dan pendamping, intinya untuk melakukan sinergi dan membuat solusi bersama agar masalah di lapangan dapat teratasi.
“Selain itu pihak kami juga akan berkoordinasi dengan pihak desa di Kukar, untuk membantu progress di lapangan. Sebab kami memiliki keterbatasan tenaga dan agen BRI-link di lapangan. Jadi kami bisa di bantu dan semuanya cuma kendala di lapangan,” tutup Tatak. (lmo)
Editor: Lukman Maulana
Recommended for you
