KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) penyaluran bantuan sosial (Bansos) bersama BRI Cabang Tenggarong. Guna mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan dengan maksimal di Kukar. Rakor ini dilaksanakan di Ruang Pais Patin Dinsos Kukar, Selasa (4/1/2022).
Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly menjelaskan, ini berkaitan dengan Program Bansos Pemerintah Pusat yang bermasalah. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) di Kukar, yang saat ini telah memasuki tahap akhir. Tetapi secara total keseluruhan 23.272 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) masih belum menerima bantuan sosial yang bersumber dari dana APBN tersebut. Terhitung sejak 2021 kemarin.
Hamly menyebut ada tiga kelompok yang menerima bantuan. Yakni penerima Bansos PKH, sejumlah 598 KPM. Dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, sebanyak 7.003 KPM. Dan BPNT PPKM sebanyak 15.671 KPM. Total anggaran ini mencapai Rp 3,4 miliar lebih.
Hamly mengatakan Bank BRI, yang telah dipilih Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyalurnya, masih dipertanyakan, terutamanya Pemkab Kukar. Karena uang bantuan imi telah masuk dalam BRI, namun belum diberikan ke kelompok masyarakat yang telah termasuk dalam data, sehingga mereka belum merasakan manfaatnya.
“Ini yang kami protes ke BRI, kenapa ini? Padahal uangnya sudah masuk ke BRI, tetapi belum didistribusikan,” ungkap Hamly.
Dia menegaskan ini akibat kurangnya koordinasi BRI dengan Pemkab Kukar, terutama Dinsos yang dapat dibilang menjadi biangnya. Dikarenakan Hamly merasa kerja sama ini dilakukan langsung dengan Kemensos. Jadi seharusnya koordinasi tetap berjalan, dikarenakan Dinsos Kukar merupakan kepanjangan tangan Kemensos di daerah.
Hamly mengatakan dalam MoU Kemensos bersama BRI, telah berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satunya adalah kewajiban dalam menyampaikan laporan. Dalam hal ini di Pemerintah Daerah adalah ke Dinsos Kukar.
“Nah inilah yang menjadi kendala saat ini. Ketika diminta data, Dinsos Kukar kesulitan menyampaikan pada pihak terkait,” tegasnya.
Hamly menambahkan Pemkab Kukar bersama BRI akan melakukan rekonsiliasi secepatnya. Untuk mencari jalan tengah, maupun pemecahan masalah yang dianggap merugikan masyarakat yang telah masuk dalam data KPM ini.
“Mari kita benahi sama-sama, karena kita melayani orang miskin, kasihan mereka KPM yang terdampak,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyah yang menghadiri rakor ini menegaskan pola hubungan koordinasi Pemkab Kukar dan BRI harus diperbaiki pada 2022.
Tepatnya Kamis nanti, melalui Dinsos akan mengadakan rekonsilasi data dengan BRI. Karena ini tidak dapat bekerja kalau tidak by data. Oleh karena itu Edi meminta pada hari Kamis mendatang, bukan hanya merekon data PKH atau realisasinya tapi juga masalah-masalah apa yang dihadapi oleh BRI maupun Dinsos melalui pendamping PKH.
“Saya minta perhatian semua pihak, jajaran kami dan pendamping PKH, kita benahi dulu. Ini menjadi tugas pokok kita di Kabupaten,” papar Edi.
Dia meminta ke depannya ada MoU tertulis. Dari pemerintah pusat ke Kukar akan mengusulkan adanya MoU dengan cabang Tenggarong dan Dinsos. “Jadi per tiga bulan kami rekon, sehingga pengalaman 2021 tidak boleh terjadi dengan bekerjanya sendiri-sendiri,” tutupnya. (lmo)
Editor: Lukman Maulana
Recommended for you
