POLITIK

Pulang Kampung, Ketua Fraksi PAN Kaltim Upayakan Bantuan Hukum Gratis buat Warga Desa

Kegiatan Sosper Bantuan Hukum oleh Ketua Fraksi PAN Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di kampung halamannya. Yakni di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Sosper ini turut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya akademisi Fakultas Hukum (FH) Unmul Haris Retno dan advokat muda dari Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) Siti Rahmah.

Melalui penyampaiannya, Bahar mengaku masyarakat desa masih banyak yang belum memahami Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Apalagi menurutnya, Perda itu belum bisa diterapkan tanpa adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur teknis pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

“Di mana dalam hal ini rakyat yang tidak mampu atau kategori miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH),” ujar Bahar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kukar itu, Ahad (5/12/2021).

Anggota Peradi Suara Advokat Indonesia, Siti Rahmah ikut menambahkan. Melalui Perda Bantuan Hukum yang disampaikan, dirinya berharap peran advokat dapat membangun jaringan layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

“Kalau pun perlu bantuan, saya bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman saya. Karena jaringan pengacara itu sangat luas sekali, namun saya sangat berharap bisa membantu persoalan hukum masyarakat disini,” ucap Rahmah, sapaan akrabnya.

Selain itu, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Haris Retno juga menambahkan. Pada proses bantuan hukum, warga diminta untuk menjelaskan bagaimana kronologis kasus terlebih dahulu. Menurutnya, warga memiliki hak agar didampingi orang yang mengerti hukum.

“Jadi bisa konsultasi terlebih dahulu.
Harus didampingi supaya tidak terjadi masalah kesewenang-wenangan yang berlarut oleh aparat penegak hukum,” pungkas Retno. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top