METROPOLIS

Pemkab Kutai Kartanegara Apresiasi BPKP dan Bankaltimtara Dorong Transaksi Nontunai

Bupati Kukar Edi Damansyah (baju putih) saat Menghadiri Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama BPKP dan Bankaltimtara. (Foto: Elmo/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Bank Kaltimtara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim. Atas upaya mereka dalam mendorong penggunaan transaksi non-tunai.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat membacakan sambutannya pada penandatangan MoU Transaksi Nontunai dan PKS integrasi ATKP dan SIMDA antara Pemkab Kukar, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim, dan Bank Kaltimtara. Serta Launching implementasi sistem pembayaran SKPD terintegrasi ATKP-SIMDA di Pendopo Odah Etam, Kamis (2/12/2021) sore tadi.

Edi menyebut kegiatan ini termasuk dalam mendukung Program Dedikasi Kukar Idaman. Salah satunya Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa), karena implementasi penggunaan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP-SIMDA) yang diluncurkan merupakan salah satu layanan perbankan sebagai kelanjutan dari Pelaksanaan Transaksi nontunai. Yang sebelumnya sudah laksanakan melalui Aplikasi Cash Management System (CMS-SIMDA) yang dimulai sejak 1 Januari 2018.

“Dengan adanya intergrasi ATKP dan SIMDA, proses tersebut hanya dilaksanakan dengan dua tahapan dan memerlukan waktu sekitar 30 menit. Jadi efisiensi waktu dan tenaga serta terdapat peningkatan terhadap akuntabilitas laporan bendahara. Sehingga dapat mempercepat proses pencairan Kas di Rekening Kas Umum daerah (RKUD) ke kas tujuan dengan konsep realtime/online,” ungkap Edi.

Dia menyebut sebagai bagian dari DISAPA ini adalah bentuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam upaya memantapkan birokrasi yang memberikan kemudahan layanan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penandatanganan kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini dalam rangka memfasilitasi proses penatausahaan dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab,” paparnya.

Karena implementasi ATKP dan SIMDA ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ, tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Maksudnya penggunaan aplikasi pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah uang secara elektronik. Sebagaimana Layanan ATKP-SIMDA merupakan aplikasi online yang ditujukan memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Dan akan memudahkan pengguna aplikasi perbankan khususnya SKPD dalam transaksi non tunai agar semakin memudahkan proses transfer kepada penyedia jasa ataupun rekanan.

“Manfaat transaksi melalui ATKP dan SIMDA secara internal adalah untuk mengetahui aliran seluruh transaksi, sehingga lebih akuntabel. Setiap transaksi didukung bukti-bukti yang sah, pengendalian kas dan mewujudkan tertib administrasi atas pengelolaan kas, menghasilkan laporan posisi kas secara riil,” bebernya.

“Sehingga mendukung implementasi akrual basic, proses tutup buka dan pelaporan akhir tahun lebih cepat dan akurat, membangun kedisplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan degan meminimalisasi kesalahan. Belanja lebih efektif dan efisien serta pola penyerapan anggaran lebih optimal, teratur dan terukur,” terang Edi.

Tentunya, sambung Edi, akan memudahkan pekerjaan bendahara pengeluaran dan penerimaan menjadi lebih ringan. Sehingga hanya dibutuhkan sedikit personel serta dapat mengetahui realisasi penerimaan dan belanja secara online, penyusunan keuangan tepat waktu, dan efisiensi pengunaan anggaran yang signifikan.

“Oleh karena itu sistem pengelolaan transaksi nontunai harus menjadi perhatian seluruh Perangkat Daerah (PD). Sebagai upaya kita menciptakan tata kelola keuangan Pemkab yang bersih dan baik,” tegasnya.

Edi berharap kepala perangkat daerah dan semua pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemkab Kukar untuk terus memacu diri. Menetapkan langkah dan memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani, melalui Disapa.

“Kami berharap program ataupun aplikasi ini dapat memberikan peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan daerah. Setiap bendahara dan pengelola keuangan di semua Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus dapat memahami sistem ATKP-SIMDA ini, yang berguna dalam menertibkan dan mengontrol mitigasi uang yang masuk dan keluar di kas daerah,” pungkasnya. (lmo)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top