METROPOLIS

Koodinasi Pengawasan, Diarpus Kutai Kartanegara Menuju Digitalisasi Kearsipan

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Diarpus Kukar. (Foto: Elmo/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kearsipan di Ruang Serba Guna Bupati, Kamis (2/12/2021). Rakor ini mengangkat tema “Menuju Digitalisasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.”

Kegiatan ini juga merupakan salah satu program Arsip Nasional Rakyat Indonesia (ANRI). Kukar bersama Kabupaten Jambi merupakan yang pertama di Indonesia dalam melakukan pengawasan arsip ini.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar Ahyani Fadianur Diani mengatakan, selain melakukan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), mereka juga melakukan pengawasan kepada beberapa OPD yang nilainya masih kurang baik.

“Itu akan jadi sasaran kita dalam rangkaian kegiatan untuk perbaikan. Kemudian mungkin sasaran kita selain audit adalah audit pengawasan juga tata kelola kearsipan yang harus diperbaiki,” ungkap Ahyani.

Dikhususkan untuk OPD yang memiliki nilai bagus, akan memberi contoh dalam proses tata kelola kearsipannya. Juga akan dipantau terus karena target Diarpus Kukar oleh Diarpus Kaltim dinilai sudah bagus beberapa tahun akhir.

Seusai kegiatan ini Ahyani berharap dan meminta seluruh OPD agar tidak menganggap arsip sebagai hal yang terkesampingkan. “Karena selama ini saya melihat OPD tidak terlalu konsen terhadap arsip. Sementara arsip itu menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan. Ketika tata kelola arsipnya tidak baik, otomatis nanti menjadi penilaian tidak baik terhadap OPD-nya,” jelasnya.

Karena diketahui bahwa sekarang sudah ada banyak peraturan yg mengatur kearsipan. Jadi apabila sebelumnya tidak terlalu diperhatikan, ke depan harus lebih serius. Ahyani menegaskan nantinya akan berpengaruh kepada kepala OPD dan unit-unit kearsipan yang mereka bina sendiri.

“Terutama arsip-arsip yang vital di atas sepuluh tahun harusnya sudah berproses. Sementara di kita masih banyak yang belum melakukan itu. Dan itu yang menjadi penilaian dari pihak provinsi maupun nasional. Nanti arsip vital maupun sejarah yang belum terdokumentasi, akan kami proses ulang kedepannya,” terangnya.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin saat Memberi Penghargaan kepada OPD Pemenang Nominasi Pengawasan Arsip Terbaik, (Foto: Elmo/Kate.id)

Sementara itu Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin yang turut menghadiri keguatan ini menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan ini. Apalagi terkait program pengawasan di mana Kabupaten Kukar merupakan salah satu di Indonesia setelah Jambi yang melakukannya. “Ini suatu hal yang bisa kita banggakan untuk tingkat nasional,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini juga Rendi menyampaikan harapannya. Karena Kukar telah masuk sebelas besar tahun lalu, dan itu dengan kondisi struktur yang tidak komplet. Sedangkan sekarang ini sudah komplet dengan kepala dinas, sekretaris, dan perangkatnya.

“Maka harapan kami tahun depan minimal dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Apalagi nanti saya juga telah berbicara dengan kadis bahwa kita membutuhkan sarana prasarana untuk memfasilitasi lembaga kearsipan ini. Yaitu sebuah Depo Kearsipan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang penilaian ke depan,” ucap Rendi.

Depo kearsipan itu disebut Rendi sudah termasuk pada anggaran dan memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi sudah ada masuk anggaran untuk dilakukan secara bertahap sekira Rp 4 miliar.

“Dan insyaallah mudah-mudahan setelah penganggaran, kami bisa menuntaskan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” tutup Rendi.

Diketahui ada sepuluh OPD yang berhasil mendapatkan nominasi pengawasan terbaik. Yakni Sekretariat Daerah, Diarpus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Satpol PP, Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Muntai. (lmo)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top