METROPOLIS

Gandeng Jurnalis, Pokja 30 Bedah Masalah Tata Kelola Pertambangan di Kaltim

Ketua FH Pokja 30 Buyung Marajo Memberi Pemaparan di depan Jurnalis. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Forum Himpunan (FH) Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) Kaltim kembali membedah masalah tata kelola pertambangan. Bekerja sama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Pokja 30 melaksanakan diskusi publik bersama jurnalis bertajuk Akuntabilitas Sosial untuk Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Barubara di Provinsi Kaltim bertempat di Hotel Midtown Jalan Hasan Basri, Kota Samarinda pada Rabu (24/11/2021).

Ketua FH Pokja 30 Kaltim Buyung Marajo memaparkan, program akuntabilitas sosial sektor pertambangan merupakan program yang bertujuan mendukung perbaikan tata kelola tambang di Indonesia. Dengan melibatkan semua pihak terkait, terutama masyarakat sipil dalam rantai perizinan dan penerimaan.

Dia juga menyampaikan, hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba masih menimbulkan berbagai masalah di lapangan.

Yakni kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme akuntabilitas sosial kolaboratif.

“Yaitu dengan pendekatan yang bertumpu pada keterlibatan masyarakat sipil. Di mana warga negara berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas dari penyedia layanan dan pejabat publik,” jelas Buyung.

Melalui program yang bertajuk Global Partnership for Social Accountability (GPSA), Pokja 30 Kaltim ikut berkontribusi dalam meningkatkan manajemen dan tata kelola sektor pertambangan di tingkat daerah. Sebab tujuan akuntabilitas sosial ingin mengedepankan kombinasi informasi dari Undang-Undang Hak Atas Informasi. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top