METROPOLIS

Bupati Kutai Kartanegara Sampaikan Respon Pemkab terhadap RUU Ibu Kota Negara

Bupati Kukar Edi Damansyah (berpeci) menghadiri RDP Rancangan Undang-Undang IKN. (Foto: Humas Kukar)

JAKARTA, Kate.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang digelar Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI Lantai 2 Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021). Dalam RDP tersebut, Edi menyampaikan tiga pokok respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap RUU IKN.

Pokok pertama yaitu perumusan kompensasi fiskal sebagai respon dampak berkurangnya DBH SDA. Serta menempatkan Kukar sebagai daerah mitra pembangunan IKN. Sehingga rencana induk IKN tidak hanya berbicara pada kawasan IKN semata.

“Berdasarkan penghitungan, Pemkab Kukar menyarankan agar perhitungan kapasitas fiskal pada kabupaten Kukar didesain dengan formula tersendiri dengan prinsip adil dan tidak merugikan pembangunan Kukar dalam jangka pendek dan panjang,” papar Edi.

Pokok kedua, Edi meminta Kukar diperhatikan sebagai pusat pertanian dalam arti luas, wilayah konservasi hutan, dan budaya pada penyusunan rencana induk IKN. Sehingga fokus pembangunan Kukar sebagai mitra IKN adalah menjadi pusat ketahanan pangan kawasan IKN, penopang daya dukung lingkungan kawasan IKN, pusat pendidikan dan pelestarian budaya.

“Dalam hal mempertahankan kawasan hutan, terdapat penduduk yang menggantungkan kehidupannya di wilayah hutan. sehingga diperlukan desain penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan secara berkeadilan, dalam perspektif produktif dan ramah lingkungan,” bebernya.

Pokok terakhir yaitu perihal pelaksanaan pembatasan pengalihan hak atas tanah tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan tanah. Pemilik yang ingin menjual tanahnya tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanah, namun dengan ketentuan pihak sebagai pembeli tanahnya terbatas pada Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya otorita IKN.

“Pemkab Kukar mengharapkan agar pemaknaan pasal harus ditulis secara tegas, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dalam proses pengalihan hak atas tanah yang dimiliki,” terangnya. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top