POLITIK

Bawa Akademisi ke Desa, Ketua Fraksi PAN Kaltim Upayakan Bantuan Hukum Gratis

Sosper Bantuan Hukum oleh Ketua Fraksi PAN Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar).

Sosper ini turut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia dan akademisi FH Unmul, Haris Retno.

Bahar ingin mengupayakan bantuan hukum gratis untuk warga tidak mampu. Pasalnya, selama ini rakyat masih banyak yang belum memahami Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum tersebut.

“Di mana dalam hal ini rakyat yang tidak mampu atau kategori miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH),” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kukar itu, Jumat (12/11/2021).

Memasuki sesi tanya jawab, warga pun menyampaikan beberapa pertanyaan. Salah satunya warga bernama Asmawiansah yang mempertanyakan bantuan hukum pada kasus warga yang tertangkap masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

“Jadi saya ingin meminta bantuan kepada Bapak. Persyaratan bantuan hukumnya kira-kira apa?” tanya dia.

Menjawab pertanyaan tersebut, Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia mengimbau warga mengajukan proses bantuan hukum kepada LBH FH Unmul. Salah satu syaratnya dengan melengkapi lampiran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kalau sudah di pengadilan atau di polisi apakah sudah didampingi oleh advokat? Kalau belum akan kami coba dampingi,” terang Mahendra.

Akademisi dari Fakultas Hukum Unmul Haris Retno menambahkan, pada proses bantuan hukum, warga diminta menjelaskan bagaimana kronologis kasus terlebih dahulu.
Menurutnya, warga memiliki hak agar didampingi orang yang mengerti hukum.

“Jadi bisa konsultasi terlebih dahulu.
Harus didampingi supaya tidak terjadi masalah kesewenang-wenangan yang berlarut oleh aparat penegak hukum,” pungkas Retno. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top