METROPOLIS

Marak Tambang Ilegal di Kaltim, Koalisi Dosen Unmul Minta Kapolri Bertindak

Potret aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kaltim membuat pernyataan sikap menyoroti maraknya tambang ilegal di Benua Etam. Menurut rilis resminya, Koalisi Dosen Unmul mendesak Kapolri, Kapolda, maupun Kapolres se-Kaltim mengusut tuntas persoalan tambang ilegal.

Data tambang ilegal yang tersebar diseluruh Kaltim antara lain di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebanyak 107 titik, Kota Samarinda 29 titik, Kabupaten Berau 11 titik, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 4 titik.

“Proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal ini, tidaklah sebaik ekspektasi publik. Bahkan yang berada di barisan terdepan dalam upaya melawan tambang ilegal ini, justru datang dari warga, bukan aparat kepolisian apalagi pemerintah,” ujar salah seorang Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, Selasa (19/10/2021).

Hal ini disayangkan puluhan dosen dan Unmul. Melalui surat resminya, dosen Unmul dari berbagai fakultas menyampaikan penolakan dan minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas tambang ilegal di kabupaten dan kota se-Kaltim.

“Padahal kita sama-sama paham, bahwa kegiatan tambang ilegal adalah kejahatan,” demikian pernyataan pria yang akrab disapa Castro itu.

Apabila merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan jika setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah.

Menanggapi permasalahan maraknya tambang ilegal, Koalisi Dosen Unmul menyampaikan pernyataan sikap bahwa kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada di baliknya. Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa backup dari orang-orang tertentu.

Kepolisian harus memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga, terutama yang menjadi korban terdampak tambang ilegal. Harus pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak. Sebab kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum.

Koalisi dosen meminta Kapolri untuk melakukan supervisi anggotanya di daerah yang terkesan pasif dan lamban melalukan proses hukum terhadap tambang ilegal.

Koalisi juga Menuntut pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kaltim, untuk aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal ini. Pemerintah tidak boleh berlindung dibalik alasan kewenangan yang sudah diambil alih oleh pusat. Sebab sebagai orang yang diberikan mandat memimpin daerah ini, punya tugas untuk menangkap maling yang telah menjarah kekayaan alam daerah.

Kemudian, koalisi memberikan dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada warga yang berani melawan tambang ilegal. Yaitu menyerukan kepada semua kalangan, terutama warga terdampak tambang ilegal, untuk berani melawan para pelaku tambang ilegal.

“Perlawanan terhadap tambang ilegal harus terus digelorakan, sebab masa depan serta keberlangsungan lingkungan hidup sekitar kita, ditentukan oleh keringat dan perjuangan kita sendiri,” tegas keterangan koalisi. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top