HUKUM & KRIMINAL

Korban Pinjol Ilegal Diminta Tidak Usah Membayar Utangnya

Ilustrasi. (Foto: Freepik)

JAKARTA, Kate.id – Korban aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal diminta tidak usah membayar utangnya. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar,” sebut Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/10/2021).

Apabila korban pinjaman online diteror karena tidak membayar utangnya, maka bisa melaporkannya kepada kantor polisi terdekat. “Polisi akan memberikan perlindungan,” tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan imbauan yang dilakukan pemerintah tersebut untuk menghentikan penyelenggaraan pinjol ilegal. Penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang sudah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

“Dengan ini maka kami menegaskan, kami hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kami harapkan,” bebernya.

Mahfud mengatakan, para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

“Kami tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana, yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” tandas Mahfud. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top