POLITIK

Gelar Sosper Bantuan Hukum, Ketua Fraksi PAN Kaltim Harap LBH Bantu Warga Desa

Kegiatan Sosper Bantuan Hukum oleh Ketua Fraksi PAN Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Melalui sosialisasi ini, Bahar berharap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat membantu warga desa yang mengalami masalah hukum.

Sosperda digelar di Desa Muara Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat mendengar penyampaian Perda, masyarakat antusias. Terlihat kegiatan ini banyak dimeriahkan oleh ibu-ibu PKK Desa Muara Badak Baru yang ingin mendalami Perda Bantuan Hukum.

“Sangat mengapresiasi antusias rakyat khususnya ibu-ibu, saat Sosialisasi Perda Kaltim No. 5/2019 tentang Bantuan Hukum. Saya berharap hadir LBH di Muara Badak yang bisa bekerja sama. Supaya kalau ada persoalan hukum maka bisa dilayani secepatnya,” jelas Bahar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu, Jumat (15/10/2021).

Memasuki sesi tanya jawab, warga menyampaikan beberapa pertanyaan. Salah satunya warga bernama Ririn yang mempertanyakan bantuan hukum pada kasus perceraian. Selain itu, Andi Sapurta juga menanyakan tentang persoalan kasus kekerasan hingga pelecehan yang berujung pada perkawinan.

Muklis salah satu warga yang jauh-jauh datang dari Tanjung Limau juga menyampaikan persoalan hukum yang ingin dicarikan solusinya.

“Terkait pekerjaan pandu di Sungai Pengempang diambil alih oleh oknum perusahaan tanpa sosialisasi ke warga,” kata Muklis.

Lanjut Bahar, ketika paham soal hukum, semisal warga mendapatkan kasus pelecehan, harapannya segera dilaporkan ke aparat berwenang. Menjawab pertanyaan warga Tanjung Limau, Bahar minta warga segera berkirim surat ke pimpinan DPRD.

“Untuk diadakan hearing. Karena tidak boleh perusahaan siapapun semena-mena menghilangkan hak rakyat,” terang Bahar lagi.

Pada kesempatan yang sama, pengacara dari Peradk Suara Advokat Indonesia (SAI), Siti Rahmah yang menjadi salah satu narasumber kegiatan ini menjawab persoalan tentang perceraian. Rahmah mengimbau warga melakukan pendekatan secara kekeluargaan apabila ada hak anak yang perlu dijalankan di dalam putusan.

“Jalan satu-satunya bisa ke instansinya. Datangi atasannya. Bahwa ada hak-hak anak yang wajib diberikan,” ujar Rahmah.

Selain itu, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Haris Retno juga menambahkan, menyangkut kasus kekerasan seksual yang berujung perkawinan, warga harus cermat agar jangan sampai terjadi pelaku kekerasan berikutnya yang memaksa dinikahkan.

“Justru seharusnya pertanggungjawaban hukum penting. Ada upaya-upaya di luar hukum yang difasilitasi untuk mencari solusi terhadap pelanggaran hukum agar hak korban terlindungi,” pungkas Retno. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top