POLITIK

Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Ketua Fraksi PAN Kaltim Dorong Pemprov Gandeng LBH

Kegiatan Sosper Bantuan Hukum oleh Ketua Fraksi PAN Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltim) dapat menggandeng lembaga bantuan hukum (LBH). Berkaitan dengan Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Hal itu diungkapkannya saat kembali menggelar sosialisasi perda tersebut, kali ini di tengah masyarakat Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (24/9/2021).

Masyarakat antusias mendengar penyampaian perda tersebut. Sebab, Bahar makin gencar mengupayakan agar warga miskin atau kurang mampu mendapat pendampingan hukum secara gratis. Terlihat mulai acara berlangsung hingga selesai ratusan warga tetap berada di Balai Desa Perangat Selatan guna menyimak penyampaian tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kukar itu juga menggandeng beberapa narasumber diantaranya Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Haris Retno dan pengacara muda dari Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), Siti Rahmah.

Setelah penyampaian Perda, salah seorang warga bernama Yusuf Tahir menyampaikan pertanyaan di depan Bahar. Meskipun Yusuf tidak terlihat muda lagi, namun semangatnya untuk bertukar informasi menyangkut persoalan hukum layak diapresiasi. Terlebih Yusuf sangat berharap Perda Bantuan Hukum dapat menyelesaikan persoalan sengketa lahan.

“Saya pendukung setia Pak Bahar dari dahulu. Di sini saya ingin bertanya bagaimana kalau ada pengacara atau LSM yang meminta tarif? Namun permasalahan penyerobotan lahan sudah diselesaikan dengan kekeluargaan,” ujar Yusuf saat kegiatan berlangsung.

Warga mengajukan pertanyaan perihal perda bantuan hukum.

Menjawab pertanyaan Yusuf, pengacara muda dari Peradi SAI Siti Rahmah menegaskan, apabila ada LSM atau pengacara yang meminta-minta, konsekuensinya mereka bisa diberhentikan sebagai advokat. Oleh karenanya Rahmah mengimbau warga mengenali dahulu latar belakang si pengacara.

“Di Pasal 30 Pergub Bantuan Hukum ada sanksi pidana 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Kalau ada yang meminta-minta bisa diberhentikan sebagai advokat. Jadi warga tinggal mengurus proses pergantian lawyer dengan membawa surat kuasa,” jelas Rahmah.

Akademisi dari Fakultas Hukum Unmul, Haris Retno juga menambahkan jika warga akan difasiltasi bantuan hukum gratis dengan syarat melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kartu miskin. Namun, sebelum warga konsultasi dengan pengacara, warga diminta memilih Lembaga Bantuan Hukum (LBH) gratis agar tidak terkena tarif komersil.

“Seharusnya bapak ibu dapat (bantuan hukum) gratis. Bisa ke Posbakum (Pos Layanan Bantuan Hukum) untuk mendapat pendampingan secara gratis,” ungkap Haris Retno.

Di akhir sesi, Baharuddin Demmu turut menyampaikan harapannya di depan masyarakat Desa Perangat Selatan. Dia mendorong Pemorov Kaltim bekerja sama dengan LBH. Sehingga apabila ada perkara hukum, warga tidak mampu akan dibantu.

“Sejak konsultasi, rakyat tidak boleh membayar, pengacara yang membantu sudah dibayar dari dana APBD. Menjadi wajib pemerintah melayani rakyat dengan bantuan hukum,” terang Bahar.

Yang terpenting menurutnya, Bahar mengajak pemerintah untuk menegakan keadilan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bantuan Hukum.

“Pada saat Pergub keluar kami akan mengusulkan kalau ada LBH yang ditunjuk Pemprov, mereka (LBH) tidak melayani dengan baik, maka akan menjadi evaluasi kami,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top