POLITIK

Dinilai Menghambat, Ketua DPRD Kaltim Minta Pergub 49 Tahun 2020 Dicabut

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menilai hadirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 menghambat serapan anggaran. Alhasil, Makmur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar segera mencabut aturan tersebut.

Ketua Harian DPD Golkar Kaltim itu menekankan, Pergub Nomor 49 dinilai menghambat kinerja DPRD Kaltim. Utamanya menyangkut mekanisme anggaran pembangunan di Kaltim.

“DPRD Kaltim mengkehendaki aturan itu tidak diberlakukan,” sebut pria yang akrab disapa Makmur itu saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin (20/9/2021).

Ditegaskan Makmur, alasan dewan mendesak pencabutan Pergub tersebut karena tidak mungkin anggota DPRD Kaltim memenuhi pokok-pokok pikiran (Pokir) minimal Rp 2,5 miliar.

“Sedangkan di lapangan kondisinya tidak akan sebesar itu,” terangnya.

Oleh karenanya Makmur meminta agar Pergub itu segera dicabut. Bahkan, permintaan untuk mencabut Pergub tersebut juga sudah dia sampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Sekdaprov Kaltim.

Makmur sangat berharap mekanisme penganggaran pembangunan di Kaltim bisa kembali sebagaimana aturan sebelumnya yang tidak menyulitkan anggota dewan.

“Harapannya Pergub tersebut segera dicabut atau direvisi,” tegas Makmur. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top