POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Evaluasi LPj APBD Kukar 2020, Sampaikan Sejumlah Saran pada Pemkab

Rapat paripurna penyampaian tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD Kukar terhadap LPJ APBD 2020.

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Dua hari yang lalu, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sidang paripurna. Dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kukar, terhadap Laporan Pertangungjawaban (LPJ) APBD Kukar 2020.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Abdul Rasid beserta Wakil Ketua Alif Turiadi. Sedangkan yang mewakili Pemkab Kukar adalah Sekda Sunggono, guna menanggapi pandangan fraksi.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Sopan Sopian menyampaikan, mengapresiasi Pemkab Kukar yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI wilayah Kaltim.

“Yang harus menjadi catatan, bahwa opini WTP yang didapat, merupakan informasi bebas, yang belum tentu berhubungan dengan capaian target pembangunan,” ungkap Sopian.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab Kukar agar meningkatkan PAD, dengan memaksimalkan peran Perusda. Yang harus dilakukan Pemkab Kukar di tahun ini memaksimalkan belanja APBD, jangan sampai meninggalkan Silpa.

“Prioritaskan untuk belanja pendidikan dan kesehatan, karena bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.

Rapat paripurna penyampaian tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD Kukar terhadap LPJ APBD 2020.

Sementara itu jubir Fraksi Golkar Budiman menyinggung, sangat disayangkan peran perusahaan daerah (Perusda) milik Pemkab Kukar masih minim dalam menyumbang PAD. Sedangkan penyertaan modal yang diberikan ke perusda lumayan besar.

“Harus kita akui, perusda belum mampu menyumbangkan PAD dalam jumlah yang besar,” pesan Budiman.

Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Kukar, untuk membuat program-program yang sasarannya pengetasan kemiskinan. Karena jumlah penduduk miskin di Kukar lumayan tinggi.

“Kami ingin bersama Pemkab Kukar membuat program yang muaranya kesejahteraan rakyat. Kemiskinan bisa dikurangi di Kukar,” katanya.

Sementara itu Sekda Sunggono mengatakan, menerima atas masukan-masukan dari DPRD Kukar terkait realisasi APBD tahun 2020. Terkait program pengentasan kemiskinan, Pemkab Kukar sudah berusaha semaksimal mungkin membuat program kesejahteraan rakyat.

“Namun berbenturan dengan Pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Evaluasi terkait kinerja Perusda dalam mendulang PAD, ini akan dilakukan Pemkab Kukar,” terang Sunggono.

Mengenai, utang dengan pihak ketiga di tahun lalu, disebabkan karena kegiatan banyak berjalan mendekati akhir tahun, ini menjadi beban puncak kegiatan, dan akan dievaluasi secara seksama.

“Masukan yang membangun dari DPRD Kukar, menjadi bahan evaluasi dalam realisasi APBD Kukar 2021,” paparnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top