POLITIK

Wakil Rakyat Kaltim Soroti Kawasan Hutan yang Ancam Lahan Warga Pesisir

Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu Saat Mengunjungi Desa Sepatin. (Foto: Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyoroti kawasan hutan lindung yang mengancam lahan warga pesisir Dusun Tanjung Berukang, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Berdasarkan keluhan warga, kawasan hutan lindung ingin menguasai lahan masyarakat sekitar. Sehingga warga sangat khawatir jika ke depan permukiman mereka akan tergusur. Oleh sebab itu, warga meminta bantuan wakil rakyat guna menindaklanjuti langkah apa yang harus ditempuh.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Baharuddin Demmu mengupayakan masyarakat pesisir dapat difasilitasi melakukan hearing di DPRD Kaltim. Pasalnya, peraturan kawasan hutan lindung juga dapat mengancam keberlangsungan warga menjalankan roda perekonomiannya melalui usaha tambak ikan yang berada di sekitar wilayah kawasan.

“Saya berharap warga Sepatin dan Tani Baru berkirim surat ke pimpinan DPRD Kaltim,” harap Bahar dalam penyampaiannya saat reses di Desa Sepatin, Rabu (7/7/2021).

Bahar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu menuturkan jika permasalahan kawasan hutan lindung dan perhutanan sosial merupakan domain dari Komisi II. Oleh karenanya, di saat warga melakukan hearing ke DPRD Kaltim, Komisi II juga akan memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Akan mengundang Dinas Perikanan Kaltim, Dinas Perikanan Kukar, Dinas Kehutanan, dan KPHP Delta Mahakam. Nantinya kami akan berbicara bagaimana peraturan yang seharusnya diterapkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan serupa, Mustamin selaku Kepala Desa (Kades) Sepatin juga menambahkan bahwa lahan masyarakat yang bakal diklaim oleh wilayah kawasan hutan seluas 55.819 hektare. Namun lahan masyarakat yang diakui pemerintah melalui Hak Pengelolaan (HPL) hanya berkisar 16 ribu hektare saja.

“Sisanya semua diklaim kawasan. Padahal masyarakat sudah bermukim mulai sebelum Indonesia merdeka,” beber Ancah, sapaan akrabnya.

Sehingga dirinya berharap pemerintah memberikan kebijakan supaya status lahan warga yang masuk kawasan kehutanan di Desa Sepatin bisa diubah menjadi HPL.

“Menurut saya permukiman itu tidak boleh masuk kawasan. Ini menjadi pertanyaan khususnya kita masyarakat yang berdomisili di pesisir yang wilayahnya masuk wilayah kehutanan. Bahkan sebelumnya, penetapannya ini juga tidak ada kajiannya dan tidak ada sosialisasinya,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top