POLITIK

Terima LPj APBD 2020, DPRD Kutai Kartanegara Segera Lakukan Koreksi

Suasana rapat paripurna ke-7 membahas LPJ APBD Kukar tahun 2020.

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Mewakili Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) realisasi APBD tahun anggaran 2020. LPj disampaikan di hadapan anggota DPRD Kukar, Rabu (7/7/2021) di ruang serba guna Sekretariat Dewan.

Penyampaian realisasi APBD tersebut merupakan bagian rapat paripurna DPR Kukar masa sidang III tahun 2021. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid yang juga didampingi Wakil Ketua Alif Turiadi dan Siswo Cahyono.

Rasid menyebut, penyampaian LPj APBD tahun 2020 yang disampaikan Wabup Rendi sudah sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dan bagian persiapan penyusunan Raperda LPj APBD 2020, yang akan disahkan DPRD Kukar setelah melalui tahapan yang sudah direncanakan.

“Pemkab Kukar wajib menyampaikan LPj realiasi APBD yang sudah berjalan ke DPRD, setelah enam bulan realisasi APBD, ” kata politisi Golkar tersebut.

Tahapan selanjutnya menurut Rasid, laporan Pemkab terkait pelaksanaan APBD tahun 2020 tersebut, yang akan dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi di DPRD Kukar.

“Laporan pelaksanaan APBD tersebut akan dikoreksi. Apakah realisasi APBD sudah tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Wabup Kukar Rendi mengatakan, penyampaian LPj APBD ke legislatif agak sedikit telat, mengingat Pemkab Kukar sedang sibuk pelaporan keuangan ke BPK RI wilayah Kaltim. Sehingga Pemkab Kukar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Buah hasil kerja keras kita, akhirnya Pemkab Kukar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan APBD 2020,” ucap Wabup.

Dalam penyampaian nota penjelasan realisasi APBD, meliputi realisasi pendapatan belanja, laporan arus kas, laporan saldo anggaran lebih, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.

” Pelaksanaan APBD Kukar sudah sesuai dengan Rencana strategis(Renstra) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa dan Kabupaten. Berharap laporan yang kami sampaikan, mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi perda,” pungkasnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top