METROPOLIS

Pemkab Kutai Kartanegara Sampaikan Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2020

Wabup Kukar Rendi Solihin (kiri) menyampaika nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kepada Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (Foto: Humprop DPRD Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (7/7/2021).

Penyampaian dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin pada Sidang Paripurna ke-7 DPRD Kukar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diaudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemkab untuk menyusun dan menyampaikannya kepada DPRD.

Rendi menguraikan, Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kukar tahun anggaran 2020.

“Opini WTP ini adalah WTP yang kedelapan kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

APBD Kukar 2020 ini memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musrenbang tingkat desa sampai kepada Musrenbang tingkat kabupaten.

Pemkab Kukar, sebut Rendi, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan mengacu kepada visi dan misi, yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing perangkat daerah.

“Melalui sidang paripurna ini kami Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih atas hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD telah berjalan dengan baik,” tutur Rendi.

“Dan diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang,” imbuhnya. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top