METROPOLIS

Rakordal dan Evaluasi RKPD Kutai Kartanegara Jadi Pintu Masuk Perbaikan

Wabup Kukar Rendi Solihin (tengah) memberikan arahan dalam rakordal dan evaluasi RKPD. (Foto: Prokom Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat koordinasi pengendalian (rakordal) dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 triwulan II, di ruang rapat kantor Bappeda lantai II, Senin (5/7/2021).

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam arahannya bertutur, rakordal dan evaluasi ini merupakan pintu masuk dalam perbaikan dan penyesuaian asumsi yang ditetapkan dengan kondisi faktual saat ini.

“Tujuan dari rakodal ini agar perencanaan dan penganggaran yang kami susun tetap pada koridor prioritas pembangunan yang telah di tetapkan dan dapat dieksekusi dengan optimal,” ungkapnya.

Rendi menyebut perlu ditekankan kepada seluruh perangkat daerah agar dapat mengawal kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan optimal. Khususnya dalam upaya menjaga kinerja pembangunan daerah yang lebih baik, dan mengakomodasi kebijakan nasional dan provinsi serta mengantisipasi dampak Covid-19 baik dari aspek ketersediaan anggaran, kerentanan dampak sosial ekonomi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

“Dan ini dijadikan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” bebernya.

Rendi menegaskan, kegiatan ini juga supaya laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub-kegiatan dalam aplikasi e-pemantauan terpantau tertib. Termasuk memastikan setiap pejabat baik internal OPD maupun pimpinan daerah dapat melakukan pemantauan secara cepat, aktual dan bertanggung jawab.

Karenanya dia berharap kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik, dan segala permasalahan agar dapat dirumuskan solusi dan tindak lanjut dengan sebaik-baiknya.

“Dan tuangkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2021 yang harus selesai minggu III bulan Juli 2021,” tandas Rendi.

Sementara itu Sekretaris Daerah (sekda) Sunggono menambahkan, hasil evaluasi ini merupakan ukuran kinerja dari masing-masing kepala OPD. Karena dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatanganinya memuat tentang kemampuan kepala OPD untuk merealisasikan kegiatan sesuai perencanaannya. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top