POLITIK

Wakil Rakyat Kaltim Minta BPK Turun Tangan Terkait Inventarisasi Sekolah

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kaltim terus berupaya mengurai benang kusut kepemilikan aset SMAN 10 Samarinda terhadap Yayasan Melati. Sebab munculnya masalah itu menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, adalah kelengahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menginventarisasi aset sekolah.

Legislator yang akrab disapa Bahar itu pun tegas meminta pimpinan DPRD Kaltim agar bersurat ke pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk audit investigasi khusus mengenai aset salah satu sekolah favorit di Kaltim itu.

“Daripada kita terus berprinsip masing-masing, baik yayasan maupun pemerintah, saya mengusulkan untuk aset gedung A SMAN 10 itu dilakukan audit investigasi khusus dan itu menjadi rekomendasi,” ujar Bahar selepas RDP bersama Komisi IV, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta BPKAD Kaltim, Selasa (29/6/2021).

Diketahui, permasalahan aset SMAN 10 Samarinda bermula dari terbitnya SK Gubernur Kaltim Nomor 341 tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah milik/dikuasai Pemprov Kaltim seluas 122.545 m2, yang dipinjampakaikan untuk dibangun fasilitas pendidikan kepada pihak Yayasan Melati.

Namun SK tersebut baru dicabut pada 2014 oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan diterbitkannya SK Gubernur Nomor 180/K.745/2014, yang mencabut status pinjam pakai Yayasan Melati.

Untuk merespon pencabutan SK itu, pihak Yayasan Melati pernah melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) pada 2016. Namun hasilnya dimenangkan Pemprov Kaltim dalam kepemilikan aset lahan SMAN 10 Samarinda dengan Putusan Kasasi Nomor 64 K/TUN/2016 maupun Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 72 PK/TUN/2017.

Berdasarkan keputusan itu, Bahar menilai jika aset lahan SMAN 10 merupakan milik Pemprov Kaltim. Namun untuk permasalahan aset gedung yang diperebutkan Yayasan Melati, malahan Pemprov Kaltim yang belum memiliki dokumen kuat. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan permasalahan itu dirinya menyerahkan kepada BPK agar segera terselesaikan.

“Supaya kita tidak terlalu lama berpolemik. Saya saran bahwa lebih baik ini diserahkan ke BPK RI. Dan saya yakin BPK RI menyambut baik kalau ada yang perlu diaudit khusus, mereka pasti siap,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top