POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Bahas Pembebasan Rumah Warga di Bangun Rejo

RDP di Komisi III DPRD Kukar membahas pembebasan lahan warga di Desa Bangun Rejo. (Foto: Dan/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Rabu (30/6/2021), Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Bangun Rejo, perusahaan Batu Bara PT Kitadin, serta perwakilan beberapa organisasi perangkat daerah. RDP berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar.

Dipimpin anggota Komisi III Ahmad Yani serta anggota lainnya, Sugeng Hariadi, RDP membahas pembebasan beberapa rumah warga yang sangat dekat dengan operasional pertambangan PT Kitadin.

Ahmad Yani menyinggung ada empat rumah di sekitar pertambangan PT Kitadin khususnya blok D Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang yang belum dibebaskan juga oleh perusahaan. Belum lagi jarak rumah warga dengan operasional batu baru bara sangat dekat.

“Jarak rumah warga dengan areal pertambangan hanya 28 meter, ini seharusnya segera dibebaskan rumah warga tersebut,” ungkap Yani.

Dia menyarankan, kalau memang harga yang ditawarkan warga terlalu mahal, silakan bentuk tim pembebasan lahan yang melibatkan Pemkab Kukar. Karena menyangkut tanah warga juga perlu melibatkan Pemkab Kukar, termasuk jika ada di lokasi terdapat tanam tumbuhnya.

“Yang terjadi dalam menetapkan harga pembebasan lahan, hanya antara kedua belah pihak antara warga dan perusahaan. Jika libatkan Pemkab Kukar, diharapkan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak,” jelasnya.

Sementara itu Sugeng Hariadi yang terpilih melalui daerah pemilihan (dapil) Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman, meminta persoalan ini jangan berlarut-larut. Ini mengingat warga yang rumahnya belum dibebaskan pasti akan terganggu.

“Kami meminta kepada perusahaan, untuk segera membebaskan empat rumah tersebut,” jelasnya.

Kepala Desa (Kades) Bangun Rejo Suprapto yang hadir di RDP tersebut menjelaskan, ada 4 KK warga Bangun Rejo di RT 26 dan 28 atau khususnya di Blok D yang belum dibebaskan perusahaan.

“Kami mendatangi dan mengadu ke DPRD Kukar, karena persoalan ini lama tidak selesai juga. Hasil dari RDP ini, semoga ada solusi terbaik bagi warga kami,” harap Kades.

Sementara itu perwakilan PT Kitadin, Bambang menyebut perusahaan mau saja membebaskan rumah warga tersebut, asal harganya cocok sesuai dengan kemampuan perusahaan. Bambang menyebut, saat ini perusahaan sedang mengalami kerugian, imbas harga batu bara internasional kian menurun.

“Operasional kami di lokasi tersebut sisa enam bulan, kami akan bicarakan lebih lanjut bersama tim pembebasan lahan internal perusahaan,” jelasnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top