METROPOLIS

Kepala Daerah Bertanggung Jawab Moral Atas Pertambangan Kaltim

Ilustrasi.

SAMARINDA, Kate.id – Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku prihatin atas kondisi lingkungan yang saat ini dialami rakyat Benua Etam, terlebih mengenai izin pertambangan telah beralih ke pusat. Sehingga membuat pemerintah daerah khususnya provinsi tidak bisa berbuat banyak untuk permasalahan itu.

Artinya, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka Gubernur tentu tidak bisa berbuat banyak mengenai aturan perundang-undangan tersebut.

“Jika saya bupati atau wali kota mungkin saya bisa gugat. Tetapi, karena saya gubernur dan wakil pemerintah pusat di daerah, tentu tidak bisa. Artinya, sama dengan menggugat diri sendiri,” tegas Isran Noor ketika peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2021, di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (29/6/2021).

Menurut Isran, untuk menertibkan itu, maka hanya satu kata saja yang sangat diinginkan kepala daerah, khususnya Kaltim. Yaitu, adanya aturan yang menetapkan kepala daerah memiliki tanggung jawab moral terhadap pengawasan pertambangan.

Saat ini, lanjut Isran, kata-kata yang dimaksud itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan perizinan pertambangan.

“Jadi, satu kata saja, meski aturan itu ditarik ke pusat. Tetapi, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dalam pengawasan pertambangan di lapangan. Itu saja yang diperlukan. Sehingga kepala daerah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik TNI maupun Polri,” ungkapnya.

Bagi Isran, hal itu penting agar pertambangan tidak merugikan masyarakat di lingkungan sekitar aktivitasnya. Karena, produksi batu bara masih diperlukan bagi pengembangan pembangunan di sejumlah negara luar di Asia maupun Eropa. Diperkirakan lima hingga sepuluh tahun ke depan. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top