METROPOLIS

Perumda Tirma Kutai Kartanegara Kembangkan Jaringan Air Bersih Dukung IKN dan SPN

Dirut Perumda Tirta Kukar, Suparno. (Foto: Dan/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Sebagai perusahaan daerah (Perusda) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam (Tirma) yang mengurusi urusan air bersih akan melakukan pengembangan jaringan air bersih.

Pengembangan inj guna mendukung kebutuhan air bersih penunjang calon ibu kota negara (IKN) baru dan Sekolah Polisi Negara (SPN).

“Sudah kami siapkan perencanaan pengembangan jaringan air bersih, untuk kawasan IKN dan SPN,” jelas Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirma Kukar, Suparno, belum lama ini.

Untuk penunjang IKN, Suparno menyebut akan melakukan pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Samboja, yang akan terhubung sampai ke kawasan Kecamatan Muara Jawa.

“Muara Jawa hanya mengandalkan sumber air bor, makanya kami bantu dari Samboja yang sumber airnya lebih berlimpah, ” ungkapnya.

Suparno menambahkan, untuk sumber air di Samboja ada tiga, ada di Sungai Merdeka, Waduk Samboja dan kawasan Agrosari. Perencanaan pengembangan produksi air dengan output 250 liter per detik melalui Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Samboja.

“Dana pengembangan air bersih di Samboja diperkirakan membutuhkan anggaran capai Rp 68 miliar. Anggaran bisa bersumber dari pusat, yang ditambah melalui APBD provinsi dan kabupaten,” katanya.

Suparno melanjutkan, untuk pengembangan jaringan air bersih untuk kawasan SPN di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, atau biasa disebut SPN Jonggon, akan dilakukan pengembangan melalui IPA Bukit Biru Tenggarong.

“Kalau SPN Jonggon beroperasi tahun depan, pengembangan jaringan air bersih dilakukan tahun ini juga, yang pendanaannya bisa melalui bantuan APBD Provinsi, ” sebutnya.

Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono menyebut, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mendukung IKN dan SP. Pemkab berharap besar dengan adanya IKN dan SPN di Kukar, maka perekonomian masyarakat Kukar akan berkembang pesat.

“Tinggal dipetakan saja, mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah, agar pengembangan kawasan menjadi lebih cepat, jika dilakukan dengan bersinergi antara Pusat dam Daerah,” ucap Sekda. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top