METROPOLIS

Pemerintah Daerah di Kaltim Mesti Fokus dan Serius Tangani Stunting

Ilustrasi.

SAMARINDA, Kate.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani mengharapkan pemerintah daerah fokus dan serius dalam menangani kasus stunting. Sehingga tidak ada lagi generasi di Kaltim yang kurang gizi atau stunting berdampak pada pertumbuhan dan kecerdasan anak.

“Selain pemerintah daerah, jajaran Pemprov Kaltim juga harus serius dalam penanganan dan pencegahan stunting. Ini lintas sektoral yang tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja,” kata Sa’bani mewakili Gubernur Kaltim membuka penilaian kinerja Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S).

Untuk lokus stunting Kabupaten PPU, Kubar, Kukar dan Kutim, secara langsung dan virtual oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, di Ruang Tenguyun Lantai IV Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/6/2021).

Sa’bani mengatakan Pemprov Kaltim berkomitmen mengatasi masalah gizi melibatkan aksi lintas sektoral sebab faktor multi dimensi. Penurunan kasus stunting sangat penting dan perhatian semuanya.

Selain itu, kerja sama pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan stakeholders bersinergi dalam penurunan pravalensi stunting agar dipercepat, sehingga kasus stunting setiap tahun terus berkurang.

“Penilaian kinerja oleh tim KP2S, diharapkan benar-benar serius melaksanakan tugas dan tanggungjawab, terutama Bappeda provinsi dan kabupaten/kota agar mengkoordinir dan memastikan kembali 8 aksi konvergensi benar-benar dilaksanakan,” pesan Sa’bani.

Panitia penyelengga penilaian kinerja kepala daerah dalam rangka penurunan stunting Provinsi Kaltim, Masitah yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim menyampaikan strategi Pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting dituangkan dalam bentuk lima Pilar Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.

“Salah satunya pemantauan dan evaluasi. Maka, diperlukan dukungan lintas sektor yang terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” urainya.

Ditambahkan, penilaian kinerja penurunan stunting adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top