POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Dorong Perusda Kelola Jasa Pandu dan Tunda

Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono. (Foto: FB Didik Agung Eko W)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong peran perusahaan daerah (perusda) agar dapat mengelola jasa pandu dan tunda. Pasalnya ditemukan sejumlah aktivitas jasa pandu dan tunda yang disinyalir ilegal di perairan Kukar yang harusnya segera ditertibkan.

Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono pada Ahad (20/6/2021) menyatakan, pihaknya siap mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif sebagai payung hukum untuk menjemput pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga Pemkab Kukar bisa mendorong perusda mengambil peran dalam bisnis pelayaran di Kukar, salah satunya terkait pengelolaan jasa pandu dan tunda di Sungai Mahakam.

Sehingga harapannya warga Kukar tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas hilir mudik kapal ponton pengangkut batu bara di wilayah Kukar. “Untuk yang ilegal, kami minta ditertibkan. Perusda juga harus siap berperan menjemput PAD dalam bisnis ini,” papar Didik.

Kata dia, regulasi berupa perda nanti sekaligus menginventarisasi kawasan wajib pandu dan tunda yang potensial dikelola. Hal ini bakal menjadikan pengeluaran yang dikeluarkan para agen pelayaran justru tidak masuk ke kantong pribadi oknum masyarakat.

Didik menyatakan potensi PAD bisa diperoleh dari penggunaan jasa kapal tunda maupun pandu yang dikerjasamakan pihak perusda.

“Makanya nanti regulasi itu yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur hak dan kewajiban perusda,” jelas Didik.

Di satu sisi, DPRD meminta aparat bisa menertibkan aktivitas jasa pandu tunda yang tidak memenuhi syarat di wilayah Kukar. Tujuannya demi menghindari potensi kecelakaan, apalagi kapal untuk pemanduan dan penundaan kerap menggunakan kapal kayu yang membahayakan keselamatan. (lan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top