POLITIK

Pansus BMD DPRD Kaltim Ingin Investigasi Aset Pemprov Bermasalah

Pansus BMD DPRD Kaltim Menggelar Rapat bersama PT NP dan Perwakilan Petani. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Kaltim ingin melakukan investigasi terhadap kerja sama aset Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah. Baru-baru ini, pansus menelusuri salah satu aset lahan Pemprov Kaltim di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Terkait permasalahan ini, anggota Pansus BMD DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menilai perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan PT Nityasa Prima (NP) malah menimbulkan kerugian bagi daerah.

Diketahui, Pemprov Kaltim memiliki aset lahan seluas 4.522.724 m2 yang kini disewakan ke PT NP. Namun, setiap tahun pemanfaatan lahan ini menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab lahan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin peruntukannya.

“Enggak ada PAD yang masuk. Itu betul-betul harus dikaji ulang. Jangan sampai di kemudian hari menjadi temuan,” ucap Bahar dalam penyampaiannya saat kunjungan kerja (kunker) Pansus BMD belum lama ini, Senin (14/6/2021).

Pasalnya, pansus tidak menemukan sama sekali pembangunan pabrik diatas lahan kerjasama itu. Bahar meminta supaya PT NP menghentikan aktivitasnya dan mengizinkan petani sekitar kembali melakukan penanaman sayur dan buah-buahan.

Terlebih, Bahar yang juga legislator dari Dapil Kukar tersebut juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim mengevaluasi kerja sama aset ini.

“Kami ingin melihat apakah aset ini sudah sesuai peruntukannya,” jelas Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim itu.

Pada kesempatan serupa, Kuasa Direksi Penuh PT NP Eko Arif Suratmono mengaku sampai saat ini, kerja sama dengan Pemprov Kaltim masih sulit untuk menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun pada 2020 lalu, pihak PT NP baru berpikir untuk memanfaatkan lahan kerja sama itu menjadi pusat untuk industri kayu balsa.

“Karena kami ingi yang dibangun disini bisa mendatangkan investasi dan memenuhi tenaga kerja,” terang Eko.

Edi selaku Kasubdit Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD Kaltim yang hadir dalam kesempatan kali ini menjawab dalam perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim dan PT NP ada klausul yang mengharuskan perusahaan membangun pabrik, kantor, perumahan dan sarana penunjang.

Tetapi, saat ini PT NP sedang mengajukan proses pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Pemprov Kaltim dikarenakan perjanjiannya akan berakhir pada 2023 mendatang.

“Pemprov sedang mengevaluasi terhadap pemohonan itu. Namun karena ada peraturan baru, HGB tidak lagi menyerahkan haknya, tetapi diberikan dengan syarat perjanjian pemanfaatan tanah (PP 18/2021) dan ada tarif kontribusi tetap tahunan,” pungkas Edi. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top