POLITIK

Wakil Rakyat Gencar Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum, Pemprov Kaltim Didesak Keluarkan Pergub

Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu saat Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum. (Foto: Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu gencar melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Yang terbaru di hadapan Masyarakat Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (4/6/2021).

Dalam penyampaiannya, Bahar kembali mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Hukum.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sabani sempat ditanya mengenai perkembangan Pergub Bantuan Hukum. Namun dia hanya menjawab singkat pertanyaan dari awak media.

“Nantilah kita lihat dahulu perdanya ya,” ujar Sabani saat dijumpai belum lama ini.

Mendengar pernyataan itu, menurut Bahar, Pemprov Kaltim seharusnya tidak mengulur waktu guna mengesahkan Pergub Bantuan Hukum. Terlebih sudah dua tahun pergub tersebut tidak kunjung disahkan.

“Jangan bikin aturan jika enggak mau direalisasikan. Kendalanya di mana ? Ini kan petunjuk teknisnya. Enggak boleh nanti, harus dicepatkan,” tanyanya.

Melihat antusias warga mendengar penyampaian Perda Bantuan Hukum, Bahar mengaku jika perda itu belum bisa diterapkan tanpa adanya Pergub yang mengatur teknis pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

“Artinya jangan bikin aturan yang main-main. Kalau Pemprov enggak mau lagi menjalankan mending dicabut, daripada kami memberi harapan ke rakyat tetapi enggak dijalankan,” tuturnya.

Pasalnya, masyarakat sangat berharap jika Pemprov Kaltim mau bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan fasilitas bantuan hukum secara gratis. Oleh karenanya, masyarakat pun sangat berharap Pemprov secepatnya merealisasikan pergub.

Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan jika ke depan LBH didirikan di tingkat desa atau kecamatan. Sehingga, rakyat tidak kesulitan untuk melakukan konsultasi hukum menyangkut masalah yang dihadapi.

“Harapan tidak hanya fokus dengan LBH yang ada di kota atau kabupaten. Ini mendesak, hampir setiap tahun angka kemiskinan naik. Mudah-mudahan tidak dibarengi naiknya kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin,” tandasnya.

Dalam kesempatan berbeda, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Warkatun Najidah mendorong agar penguatan hukum perlu diterapkan di desa.

“Kalau bantuan hukum di kota masih jauh menjangkau masyarakat di kampung,” sebutnya.

Terlebih, karena Perda Bantuan Hukum sudah ada, Najidah juga meminta Pemprov Kaltim menindaklanjuti pembentukan pergub. Besar harapannya dari hal itu bisa mendekatkan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Masalah masyarakat sudah banyak, mulai dari sengketa tanah sampai kasus kekerasan perempuan. Perda ini harus bisa di implementasikan di Kaltim dengan adanya Pergub,” harapnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top