POLITIK

Legislator Kaltim Soroti Pergub Bantuan Hukum yang Tak Kunjung Disahkan

Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu Lakukan Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Desa Handil Terusan. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mempertanyakan kinerja Pemprov Kaltim melalui Biro Hukum. Dikarenakan sudah dua tahun lamanya tidak ada tindak lanjut pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat.

Hal tersebut Bahar sampaikan di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bertempat di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (24/5/2021).

Bahar juga mengaku jika selama ini rakyat masih banyak yang belum memahami Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Di mana dalam hal ini rakyat yang tidak mampu atau kategori miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

“Namun masih ada problem yang harus dilakukan oleh Pemprov Kaltim melalui Biro Hukum agar segera mengesahkan Pergub Penyelenggaraan Bantuan Hukum,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kukar tersebut.

Adapun dari hal itu, besar harapan Bahar ketika Pergub sudah disahkan, selanjutnya pemerintah melakukan sosialisasi di kabupaten/kota untuk mengajak beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar dapat bekerjasama.

“Sehingga pemerintah betul-betul dapat melindungi rakyatnya dari persoalan-persoalan hukum lewat bantuan hukum secara gratis,” harapnya.

Dalam kesempatan serupa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia juga sependapat dengan usulan Bahar. Mahendra juga mempertanyakan hal itu, sebab jika tidak ada payung hukumnya berupa Pergub, dia mengakui LBH tidak bisa membantu masyarakat tidak mampu dalam mengatasi kasus hukum.

“Permasalahan itu krusial sekali kenapa?
Lihat pasal-pasal di perda semuanya yang bersifat teknis diarahkan ke Pergub. Kalau itu enggak ada terus gimana mau dilaksanaan. Kan itu logika sederhananya,” tanyanya.

“LBH yang melaksanakan bantuan hukum ini kan lembaga yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Prasyarat bekerja sama itu diatur di Pergub. Kalau itu enggak ada gimana caranya LBH seperti kami bisa bekerja sama? Sehingga butuh tekanan untuk bisa mengelurkan Pergub. Enggak bisa berjalan ini kalau ada Pergubnya,” timpalnya.

Sehingga besar harapan Mahendra agar hasil kegiatan sosialisasi perda ini bukan hanya memberikan wadah edukasi ke masyarakat, namun lebih dari itu, dia mengimbau agar seluruh anggota DPRD Kaltim bisa menghimpun usulan ini.

“Karena pemerintah sendiri posisinya tidak melihat ini sebagai masalah yang serius. Makanya sajikan data jumlah masyarakat Kaltim yang dalam kondisi miskin dan yang bermasalah dihadapan hukum. Sajikan data ini kasihkan ke Pemprov. Itu sebagai bahan untuk percepatan. Karena Pemprov melalui Biro Hukum sendiri enggak pernah turun melihat langsung di lapangan,” usulnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top