POLITIK

Legislator Kaltim Ingin Sampaikan Hak Tanya Terkait Aturan Dana Pokir

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ingin menyampaikan hak tanya terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberian dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim dengan nilai minimal Rp 2,5 Miliar.

Menurut Hasan, pihaknya mengaku jika aturan tersebut susah untuk dilaksanakan secara teknis, apalagi untuk pemberian bantuan di daerah-daerah yang jauh. Terutama untuk usulan Pokir yang nilainya tidak sampai Rp 2,5 Miliar.

“Karena kami keberatan dengan keputusan Pemprov sepihak, disarankan dilakukan untuk melakukan hak bertanya kepada Gubernur keputusan ini apa dasarnya. Itu yang sampai sekarang kita belum bisa karena belum diberikan ruang dan waktu kepada legislatif,” terang Ketua DPD Golkar Kukar tersebut saat dijumpai, Rabu (17/5/2021).

Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan hasil asistensi DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Pergub yang mengatur pemberian dana Pokir. Hasilnya, dikatakan Hasan jika seharusnya tidak ada besaran nilai yang ditentukan.

“Supaya orang tahu kenapa Banggar ngotot aturan ini tidak bisa dilakukan. Kalau pun mau dilakukan jangan sekarang ini. Nantilah di anggaran murni tahun 2022. Ini kan sudah setengah jalan,” tegasnya.

Dia mengungkapkan jika Kemendagri juga memberikan penjelaskan terkait masalah Pergub pemberian dana Pokir yang masih sebatas tata cara aturan. Malahan Kemendagri menyarankan jika aturan itu masih perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).

“Jadi ada dasarnya. Ini kan sekarang belum ada Perdanya,” sebutnya.

Adapun melihat itu, dirinya berharap segera terjalinnya kesepakatan terkait aturan pemberian dana Pokir yang dituangkan kedalam Perda. Terlebih, Hasan tidak ingin jika polemik tersebut tidak diselesaikan malah akan menganggu jalannya pembangunan.

“Ini terkait dengan indeks pembangunan manusia enggak akan jalan-jalan. Pembangunan infrastruktur pasti terganggu. Kedua pembangunan sekolah-sekolah dan fasilitas pendidikan yang sudah kita rancang itu tidak akan jalan,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top