METROPOLIS

Kutai Kartanegara Dipilih Pemerintah Pusat Menuju Smart City

Kerja sama tentang implementasi gerakan menuju smart city antara Ditjen Aplikasi informatika Keminfo RI dengan 48 Kabupaten Kota di Indonesia. (Foto: Dan/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) patut berbangga. Pasalnya Kota Raja, julukan Kukar, ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Kabupaten menuju Smart City atau Kota Cerdas, bersama 47 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar Bahteramsyah bercerita, sebenarnya Kukar sudah dicanangkan menjadi smart city dari kecamatan tertentu sejak 2017.

“Namun saat ini Kukar masuk wilayah IKN, maka lokasi bisa berubah lagi, dengan masterplan tersendiri, yang dirancang dan dibuat pemerintah pusat,” ungkap Bahteramsyah, Kamis (20/5/2021) di ruang vidcon lantai 2 kantor Bupati Kukar.

Menurutnya Pemkab Kukar bakal menyiapkan data pendukung infrastruktur, termasuk infrastruktur telekomunikasi. Untuk menuju smart city, Kukar masih ada kelemahan.

“Kami akui, masih ada 23 desa di Kukar yang belum menikmati internet,” jelasnya.

Namun Pemkab Kukar berkomitmen ingin memperkuat infrastruktur internet di 23 desa tersebut, agar sukses program digitalisasi yang dirancang Pemkab Kukar berjalan sukses. “Target kami, semua wilayah Kukar saling terkoneksi internet,” ucapnya.

Caranya menurut Bahteramsyah, bisa melakukan kerja sama dengan berbagai provider seperti Indosat dan Telkomsel, serta dengan berbagai pihak lain.

“Tahun ini, Indosat bakal masuk di Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman,” paparnya.

Kata Bahteramsyah, peran internet sangat penting untuk pembangunan. Terutama terhadap percepatan ekonomi masyarakat, bagaimana bisa menjual dan memasarkan produk masyarakat melalui Internet.

“Banyak produk masyarakat yang belum terekspos, padahal ini bagian dari potensi desa dan daerah,” ujarnya.

Bahteramsyah juga menyampaikan solusi, bahwa pihak desa bisa saja bergerak kalau ada program pembukaan jaringan inisiatif dari desa.

“Bisa anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD),” tandasnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top