POLITIK

DPRD Kaltim Diberi Ruang Perbaiki Usulan Pokir Masyarakat

Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Seluruh anggota DPRD Kaltim masih diberikan ruang untuk memperbaiki usulan-usulan program dari masyarakat yang akan dibantu melalui dana pokok-pokok pikiran (Pokir). Sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Bahar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut mengungkapkan hal itu seusai rapat koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Bappeda dan BPKAD Provinsi Kaltim di ruang rapat gedung E Kompleks DPRD Kaltim pada Selasa (18/5/2021).

“Sehingga hasil rakor itulah yang memunculkan kesepakatan-kesepakatan bahwa insyaallah ini diberi ruang untuk diperbaiki,” ucap Bahar saat dijumpai di ruangannya.

Secara rinci, usulan masyarakat yang direncanakan mendapatkan bantuan melalui dana Pokir kurang lebih sebanyak lima ribu usulan dari masyarakat. Baik usulan yang diterima semasa reses maupun pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.

Dari usulan itu, Bahar membeberkan jika masih ada sekitar empat ribu usulan yang masih belum lengkap dokumennya. Lalu dikatakan Bahar lagi, usulan juga yang ditolak sekira 26 usulan.

“Yang ditolak itu tidak sinkron dengan skala prioritas RPJMD pak Gubernur dan Pemprov Kaltim, maka itu ditolak. Yang dikembalikan itu masih ada kelengkapan dokumen yang kurang,” lanjut Bahar.

Adapun dari kesimpulan usulan yang sudah diterima, DPRD Kaltim diminta untuk memperbaiki dan melengkapi kembali. Setelah dilakukan perbaikan, Bahar berharap ke depan usulan-usulan masyarakat tidak ada lagi yang ditolak Pemprov Kaltim.

“Insyaallah Jumat (21/5/2021) nanti terakhir untuk perbaikan. Dalam rapat tadi masukan kawan-kawan bahwa apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di setiap usulan itu harus teridentifikasi,” beber mantan Wakil Ketua DPRD Kukar tersebut.

Ditanya mengenai nilai keseluruhan untuk bantuan usulan masyarakat, Bahar mengaku jika nilai usulan keseluruhan belum muncul karena masih ditelaah dengan pihak Bappeda.

“Banyak angka yang di dalam usulan itu juga belum tertera. Tapi ketika ini disinkronkan dengan dokumen-dokumen usulannya kan nanti Bappeda bisa menjadi rujukan untuk nilai usulannya,” terangnya.

Oleh karenanya, dia kembali menegaskan jika DPRD Kaltim akan berupaya melengkapi kembali dokumen usulan masyarakat yang masih kurang sembari merapatkan hal tersebut bersama OPD terkait.

“Memang salah satu yang menjadi kendala itu karena dokumen-dokumennya belum lengkap termasuk juga dengan angka. Kalau angka masih akan dirapatkan oleh dewan bersama OPD. Yang sudah ada angkanya nanti dirasionalisasi lagi apakah ini sesuai atau tidak. Itu yang akan dilakukan sekarang,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top