METROPOLIS

Bupati Kutai Kartanegara Minta Bapenda Fokus Urus Pajak Daerah

Paparan rancangan RPJMD pada Bapenda Kukar di aula Bappeda Kukar yang dipantau oleh Bupati Kukar Edi Damansyah. (Foto: Dan/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) fokus menggali potensi daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fokus saja urus pajak dan retribusi daerah, pasti PAD akan mengalami kenaikan,” harap Edi saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Jumat(30/4/2021) di aula Bappeda Kukar.

Bupati Edi mencontohkan, Bapenda bisa mendorong sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya kewenangan menarik retribusi dan mengoordinasikan secara baik. Maka retribusi tersebut akan tergarap maksimal.

“Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan punya kewenangan menarik retribusi, silakan didorong agar dinas tersebut maksimal menarik retribusi,” sebutnya.

Edi mencontohkan lagi, ada retribusi Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan ini belum tergarap malahan tertunggak 70 persen. Hal ini bisa diubah strateginya dalam menarik retribusi. Ada juga pajak rumah sarang burung walet yang belum tergarap.

“Kukar belum belum bisa mengandalkan pendapatan dari BUMD saat ini. Ke depannya akan kami proyeksikan menjadi sumber pendapatan untuk daerah,” sebut Edi.

Menanggapi masukan Bupati Edi, Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto mengatakan, demi memaksimalkan pendapatan daerah, dibutuhkan kewenangan yang lebih kepada Bapenda. Sebagai kuasa otoritas pengelolaan bidang keuangan dan pendapatan.

“Kami sudah konsultasi ke Pemprov Kaltim bahwa Bapenda punya tugas bagaimana meningkatkan pendapatan. Serta bagaimana mengelola keuangan daerah,” ucapnya.

Totok menambahkan, terkait pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan, ada pada pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangun (PBB). Serta pajak lainnya dan retribusi daerah.

“Pembayaran PBB minim, karena nilainya masih rendah, jadi wajib pajak malas bayar. Sedangkan untuk pajak walet, susahnya saat didatangi rumah walet, ternyata bukan pemilik tapi hanya penjaga saja. Si penjaga tidak mau menyebutkan siapa pemiliknya, ini kesulitan di lapangan yang akan kami benahi,” pungkasnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top