NASIONAL

Indonesia Berhasil Hentikan Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut

Agus Junianto. (Foto: Humas KLHK)

JAKARTA, Kate.id – Indonesia diklaim berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut hingga puluhan hektare. Keberhasilan ini diungkapkan Delegasi Republik Indonesia (DELRI) saat menghadiri The 16th United Nation Forum on Forest (UNFF) atau Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara virtual.

Pada pertemuan hari pertama, 26 April lalu, terdapat dua agenda intervensi oleh Indonesia yang disampaikan langsung Ketua Delegasi Republik Indonesia, Agus Justianto. Intervensi pertama disampaikan pada High Level Round Table (HLRT) yang dihadiri juga oleh Menteri Kehutanan beberapa negara anggota. Pada HLRT ini, dilakukan pembahasan agenda kemajuan pengelolaan kehutanan terkait dampak dari Covid-19.

Agus mencoba menjawab pertanyaan bagaimana hutan dapat menjadi bagian dari solusi krisis global saat ini. Khususnya pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi dan degradasi lahan, ketidaksetaraan dan kemiskinan di era pasca Covid-19. Serta bagaimana upaya Indonesia menarik sektor swasta untuk terlibat dan berkontribusi secara lebih efektif untuk mengatasi krisis global.

Menurut Agus Justianto walaupun saat ini dampak perubahan iklim sedang berlangsung ditambah dengan Covid-19 dan resesi global, Indonesia telah berhasil melakukan pendekatan yang seimbang untuk menghadapi hal tersebut.

Agus Justianto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan saat ini Indonesia terus fokus mencapai komitmen dalam memperbaiki lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini juga diiringi penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Ada dua kemajuan pada sektor ini menurutnya, yaitu kemajuan dalam bidang kehutanan dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Pada bidang kehutanan, Indonesia berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektare, lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia.

“Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektare, sekaligus memangkas 82% kebakaran hutan kami. Semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara,” urai Agus.

Dia menambahkan Indonesia saat ini sedang merehabilitasi 620.000 hektare hutan bakau dan akan selesai pada tahun 2024, hal ini merupakan kegiatan rehabilitasi yang terluas di dunia dengan penyerapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis. Lebih lanjut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi.

Agus menekankan adanya prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kerjasama dalam perubahan iklim menggunakan pendekatan keseimbangan selama masa kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022.

Selanjutnya, Indonesia kembali melakukan intervensi pada agenda kedua yaitu penyampaian progres implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan tahun 2017 – 2030. Agenda ini membahas bagaimana kontribusi sukarela negara anggota di tingkat nasional dan bagaimana tindaklanjutnya pada tema-tema prioritas pembangunan kehutanan.

Agus Justianto mengutarakan pandangan Indonesia yang menyoroti beberapa kemajuan Indonesia dalam Kontribusi Nasional Sukarela – Voluntary National Contribution (VNC).

Sesuai dengan VNC Indonesia yang telah disampaikan pada Sidang UNFF ke 14 tahun 2019, terdapat lima target yang menjadi tujuan Indonesia yang disejajarkan dengan rencana strategis PBB di sektor kehutanan. Target pertama  yaitu Indonesia berupaya menekan laju deforestasi menjadi 0,45 juta ha.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Justianto menyampaikan bahwa Indonesia telah melampaui target untuk menekan laju deforestasi yaitu secara substansial telah mengurangi laju deforestasi hingga 0,1 juta ha pada tahun 2020.

Terkait target kedua, Agus mengatakan bahwa Indonesia telah melampaui target alokasi perhutanan sosial total seluas 12,7 juta ha. Menurutnya per Maret 2021, terdapat 4,5 juta hektare akses perhutanan sosial dialokasikan kepada hampir 7000 kelompok tani hutan, 930 ribu kepala keluarga yang dibantu 1.250 penyuluh.

Hal ini juga telah melahirkan 7.529 kelompok usaha perhutanan sosial dan berhasil meningkatkan produktivitas dan nilai komoditas pertanian dan non pertanian, serta industri kecil pedesaan.

Untuk target ketiga, dengan mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari.

“Saat ini langkah Indonesia telah lebih jauh dalam mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. Implementasi SVLK di Indonesia telah terbukti meningkatkan perdagangan hasil hutan dari Indonesia secara legal dan terkendali,” beber Agus.

Kemudian, untuk mencapai target keempat, Indonesia telah membentuk Badan Publik Pengelolaan Dana Lingkungan atau BPDLH di bawah Kemenkeu. Tugas BPDLH adalah mengelola dana untuk berbagai bidang terkait lingkungan seperti kehutanan, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan, dan perikanan.

Selanjutnya, terkait target kelima, Indonesia melalui KLHK secara aktif telah mendorong kepemimpinan penyetaraan gender dengan mengangkat aparatur pemerintah perempuan pada posisi manajemen. Dilanjutkan dengan melembagakan kebijakan/memfasilitasi perempuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyediaan ruang laktasi. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top