POLITIK

Masih Ada Usulan Bankeu untuk Kutai Kartanegara Belum Diasistensi

Rapat evaluasi membahas Bankeu Kaltim yang diterima Kukar antara DPRD Kaltim bersama Pemkab Kukar. (Foto: Dan/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Lima anggota DPRD Kaltim menyambangi kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (22/4/2021). Kunjungan ini untuk melakukan evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim di kabupaten dan kota di Kaltim.

Rombongan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tersebut diterima staf ahli Bupati Kukar Wicaksono Subagio, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Totok Heru Subroto, Kabag Pembangunan Agus Suharto, serta perwakilan OPD lainnya.

Rombongan anggota banggar dikoordinasikan oleh Sarkowi V Zahri dan anggota lainnya seperti Baharuddin Demmu, Ely Hartati Rasyid, Rima Hartati, dan Veridiana Huraq Wang.

Ketua Rombongan Banggar Sarkowi V Zahri menyebut, evaluasi terkait Bankeu sangat penting. Mengingat masih ada usulan Bankeu untuk Kukar yang belum diasistensi oleh Pemprov Kaltim.

“Ada dua daerah yang belum diasistensi Pemprov, terkait usulan Bankeu tahun anggaran 2021. Yaitu Kukar dan Kutai Barat,” ucap Sarkowi.

Sarkowi juga menyinggung persoalan aset seperti gedung SMA dan SMK, yang sebelum UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjadi kewenangan kabupaten dan kota, beralih ke Pemprov Kaltim.

“Rata-rata usulan terkait infrastruktur, makanya asetnya harus jelas dahlu, kalau belum sulit dapat Bankeu,” sebut Sarkowi.

Anggota Banggar lainnya Baharuddin Demmu menambahkan, memang dalam syarat administrasi usulan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kabupaten. Tetapi untuk mendapatkannya terkesan susah.

“Untuk memenuhi salah satu syarat, kita harus dapatkan di desa,” ucap Ketua Fraksi PAN tersebut.

Bahar menyarankan setiap usulan yang masuk harus dipastikan terlebih dahulu tidak bermasalah dalam urusan status lahannya. Mudahan-mudahan usulan untuk Kukar cepat diasistensi oleh Pemprov Kaltim.

“Yang penting persyaratannya lengkap, jadi akan lebih enak dan mudah bagi DPRD Kaltim dalam mengawalnya, ” jelasnya.

Kepala Bapenda Kukar, Totok Heru Subroto sangat sepakat, dalam urusan pengusulan bankeu harus hati-hati dan teliti. Jangan sampai ada persoalan hukum dikemudian hari. Masalah bisa terjadi, ketidaksinkronan antara usulan masyarakat dengan desa, atau ada syarat yang tidak dilengkapi tetapi dipaksa jalankan.

“Pemkab Kukar berprinsip hati-hati demi kebaikan kita semua, dalam hal pengelolaan bankeu yang masuk ke Kukar,” pungkasnya. (dan)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top