POLITIK

Tinjau Jalan Rusak, DPRD Kaltim Segera Evaluasi Pemerintah

Anggota Pansus LKPJ Gubernur DPRD Kaltim Bagus Susetyo. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kaltim Bagus Susetyo mengatakan pihaknya segera mengevaluasi pemerintah. Dikarenakan masih ada beberapa ruas jalan yang bermasalah dari segi pembangunannya.

Hal tersebut diungkapkan setelah melakukan tinjauan lapangan bersama Dinas PUPR Kaltim di jalan poros Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Selasa (20/4/2021) kemarin.

Secara khusus legislator Fraksi Gerindra tersebut menaruh perhatian terhadap kerusakan ruas jalan di poros Samarinda-Bontang tepatnya di wilayah Tanah Datar.

Meski jalan itu berstatus jalan nasional, namun dia tetap mendorong Dinas PUPR Kaltim menuntaskan permasalahan saluran drainase yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

“Karena memang permasalahannya di drainase kanan kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder,” tegas Bagus saat berbincang melalui sambungan telpon, Rabu (21/4/2021).

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, Dinas PUPR Kaltim sebelumnya sudah menyiagakan alat berat. Namun alat itu tak kunjung memperbaiki sumber permasalahan utama, yakni saluran drainase yang airnya sudah meluap sampai ke ruas jalan.

“Memang sudah ada alat berat, sebenarnya kan itu masalahnya di drainase. Ini juga harus mendapat perhatian. Sebenarnya yang paling penting adalah mencari sumber permasalahannya dulu,” urainya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Bagus juga mengungkapkan jika status perbaikan jalan poros di wilayah Tanah Datar sudah memasuki tahap pelelangan. Sembari menunggu keputusan tender perbaikan, Bagus tetap berharap Dinas PUPR Kaltim agar sementara melakukan penanganan di ruas jalan tersebut.

“Mestinya harus dikoordinasikan. Paling tidak kalau ada penanganan sementara dari Dinas PUPR Kaltim harus bisa mencarikan solusinya. Jadi tidak harus menunggu tender. Karena masalah sangat merugikan masyarakat,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top