HUKUM & KRIMINAL

Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Ilustrasi.

JAKARTA, Kate.id – Tindakan korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

“Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil,” tutur Sri.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel. Namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi.

“Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa,” terangnya.

Tak hanya itu, Sri menegaskan berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Dia mengatakan pemangku kepentingan memiliki andil yang penting dalam membangun sebuah integritas kejujuran. Serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif.

Menurut Sri, keberadaan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tiga fokus. Meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting.

“Ketiga fokus tersebut begitu penting dan telah dijabarkan dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memang memiliki tanggung jawab di tiga hal itu,” jelasnya.

Sri Mulyani juga mengatakan dari sisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan pengawalan dan pengembangan berbagai aksi. Untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

Dia mencontohkan upaya tersebut dilakukan melalui integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan.

“Kepatuhannya juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya,” katanya.

Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel.

Pihaknya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat terpantau secara transparan.

“Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif,” tegas Sri. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top