ADVERTORIAL

Legislator Kaltim F-PAN Demmu Dorong Implementasi Bantuan Hukum Sampai ke Pelosok Desa

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu (berdiri) melakukan kegiatan sosialisasi perda di Desa Gas Alam Badak 1, Kec. Muara Badak Kutai Kartanegara. (Ferry/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Anggota DPRD Kaltim dapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Baharuddin Demmu mendorong implementasi bantuan hukum dapat dirasakan sampai ke pelosok desa. Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kantor Desa Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar, Jum’at (9/4/2021).

Dalam pelaksanannya, legislator dari Fraksi PAN tersebut memiliki harapan agar bantuan hukum yang difasilitasi secara gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bisa menyentuh sampai ke wilayah pedalaman.

“Sehingga persoalan-persoalan hukum kalau misalnya rakyat menghadapai masalah hukum bisa mengadukan ke LBH yang sudah bekerjasama oleh pemerintah secara gratis,” ungkap Demmu yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut.

Selain itu, disela-sela kegiatan Sosialisasi pun Demmu menerima aduan masyarakat Desa Gas Alam Badak I terkait permasalahan lahan warga yang belum diselesaikan oleh salah satu perusahaan migas. Dengan tegas dirinya pun mendorong agar masyarakat mengadukan masalah tersebut ke dewan.

“Masalahnya sudah dilakukan penggusuran. Menyikapi ini saya berharap itu boleh diadukan ke DPRD Kaltim. Tinggal buat kronologis masalahnya. Saya kira kita siap saja mendampingi untuk dilaksanakannya hearing menyangkut masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat,” terangnya.

Masyarakat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi perda bantuan hukum oleh Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu (Ferry/kate.id)

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia juga menanggapi terkait aduan masyarakat tentang permasalahan ganti rugi lahan yang belum tuntas.

“Pada kuncinya permasalahan di masyarakat harus diselesaikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka terima,” ucapnya.

Mahendra mendorong agar proses penyelesaian masalah itu melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang dibantu melalui LBH.

“Saya kira peran-peran seperti itu harus dibantu juga oleh lembaga-lembaga masyarakat, atau Perguruan Tinggi pun juga turut serta mencarikan solusi terbaik bagi permasalahan di masyarakat, termasuk masalah lahan tadi,” tandas Mahendra.(Fer)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top