ADVERTORIAL

Sosper di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Hamas Imbau Warga Lengkapi Syarat Dapatkan Bantuan Hukum Gratis

Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud melakukan sosialisasi perda di Batu Ampar Kota Balikpapan, Sabtu (10/4) (Dok. Istimewa)


BALIKPAPAN, Kate.id – Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda No. 05/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di dapilnya Balikpapan, tepatnya di RT 55 Kelurahan Batu Ampar, Sabtu (10/4). 

Dalam kegiatan tersebut, wakil rakyat Fraksi Partai Golkar ini mengimbau kepada warga untuk melengkapi syarat agar bisa mengakses bantuan hukum yang dibiayai dari APBD Kaltim. 

“Sesuai Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, bantuan dapat diberikan dengan syarat yang telah diatur. Yang pasti syaratnya ber-identitas warga Kalimantan Timur, memiliki surat tidak mampu. Untuk dokumen dan kelengkapan lain dapat dikonsultasikan saat mengajukan ke lembaga bantuan hukum yang ditunjuk,” kata Hamas.

Sosper ini menghadirkan narasumber profesional dibidangnya, yakni Advokat, Balikpapan, Saud Marisi. Dalam kesempatan itu, Saud menjelaskan terkait Bantuan hukum ini warga yang hadir bisa membantu mensosialisasikan kepada kerabat atau warga yang lain, yang membutuhkan, asalkan berdomisili di Kalimantan Timur. 

“Semua warga Kalimantan Timur yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapat Bantuan Hukum yang dibiayai oleh pemerintah Ini. Sesuai tujuan Perda menjamin bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Terutama Masyarakat tidak mampu yang seringkali tak hanya terbatas dalam menjangkau biaya membayar pengacara ketika berhadapan dengan masalah hukum, namun juga terbatas pengetahuan tentang hukum,” jelasnya.

Seorang warga saat menanyakan seputar Perda Nom5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Anggota DPRD Kaltim Hamas. (Dok. Istimewa)

Sejumlah pertanyaan dan diskusi disampaikan oleh warga yang hadir. Diantaranya, mulai dari persyaratan kategori tidak mampu, permasalahan hukum apa saja yang boleh menggunakan bantuan hukum ini, hingga persyaratan dokumen apa saja yang diperlukan ketika merasa memerlukan bantuan hukum.

Hamas mengapreasiasi kehadiran warga yang menyambut baik atas Perda No.05/2019 ini. Ia juga mendorong agar warga tidak ragu untuk memanfaatkan fasilitas perda ini untuk menyelesaikan masalah hukum. 

Sebab, kata dia, bantuan ini sesuai dengan Konsideran Undang-Undang Nomor 16  Nomor 2011 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum. “Pengaturan bantuan hukum juga harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan,” tegas Hamas. (hm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top