POLITIK

Wakil Rakyat Kaltim Minta Perusahaan Tidak Melarang Rakyat Bercocok Tanam

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu konsisten dalam memperjuangkan nasib kelompok petani. Terbaru, wakil rakyat dari Fraksi PAN ini meminta salah satu perusahaan yang berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak melarang rakyat melakukan aktivitas penanaman di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Diketahui, para petani terancam kehilangan lahan pertaniannya karena diminta perusahaan pemilik lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pemprov Kaltim untuk mengosongkan aktivitasnya.

“Memang betul itu HGB-nya, tetapi faktanya sebenarnya di lapangan kan perusahaan tidak pernah membangun juga. Maka saya tadi saran perusahaan tidak boleh melarang rakyat untuk menanam, karena perusahaan sudah melakukan pelanggaran,” ungkap Baharuddin Demmu seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Padahal sebelumnya, Pemprov Kaltim sudah melakukan kerja sama dengan empat perusahaan melalui skema HGB. Namun salah satu lahan HGB yang diterima oleh PT NP yang memiliki HGB hingga 2023 dan 2028 terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Maka sejak 2014 lalu masyarakat setempat melalui sembilan kelompok tani memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dan bersawah.

Namun masalah muncul 2020 kemarin. Perusahaan pemilik HGB mengukur lahannya dan meminta kelompok tani menghentikan aktivitasnya pada April 2021 mendatang. Di sini rakyat petani gelisah karena lahan milik pemerintah dan mengadukan persoalannya tersebut ke Komisi II DPRD Kaltim guna mempertanyakan status lahan tersebut.

Dari permasalahan itu, Bahar meminta perusahaan segera melakukan koordinasi bersama Pemprov Kaltim, BPKAD dan Biro Hukum. Untuk memastikan agar para petani tetap melakukan aktivitas penaman di lahan tersebut.

“Saya minta perusahaan tidak boleh melarang rakyat menanam. Nanti kita akan lihat apa tindakan yang akan diambil Pemprov. Kalau kami dari komisi II melihat kesepakatan ini di luar dari apa yang disepakati,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top