POLITIK

Fasilitasi Bantuan Hukum Rakyat Kecil, Legislator PAN Minta Gubernur Kaltim Segera Terbitkan Pergub

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu (baju putih) saat melakukan kegiatan sosper di Sanga-sanga Muara, Kutai Kartanegara. (Dok. Istimewa For Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Rakyat kecil saat ini dianggap masih kesulitan untuk mendapatkan keadilan hukum, dengan berbagai sebab. Selain karena faktor minimnya kesadaran hukum, juga didasari tak ada yang melakukan pendampingan hukum dari tenaga profesional, seperti advokat atau pengacara, karena faktor ekonomi.

Untuk mengikis problem tersebut, Pemprov bersama DPRD Kaltim telah membentuk Perda No.05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sebagai tanggung jawab negara, dalam hal ini daerah, untuk menjamin rakyat kecil mendapatkan keadilan hukum, melalui akses bantuan hukum dengan baik.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, di sela-sela melakukan Sosialisasi dan Penyebarluasan (Sosper) Perda No.5/2019 di dapilnya, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (26/3). Yang dihadiri ratusan peserta bertempat di Ruang Serba Guna Kelurahan Sanga-sanga Muara.

Sosper menghadirkan dua narasumber praktisi hukum yaitu dekan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yaitu Mahendra Putra Kurnia dan Haris Retno Susmiyati.

Bahar mengatakan, meski Perda tersebut telah diundangkan namun hingga saat ini belum dapat dijalankan. Pasalnya, belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perda tersebut.

“Kami meminta kepada pemprov dalam hal ini Gubernur untuk secepatnya membuat pergub tersebut,”tegasnya.

Jika pergub tersebut diterbitkan, dia akan mendorong DPRD Kaltim untuk memprioritaskan alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum tersebut.

“Saya berharap perda ini dapat tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Dan dapat dipahami secara baik,” harap Demmu.

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT KECIL

Praktisi Hukum dari Unmul, Dr. Haris Retno Susmiyati, SH. MH, saat menjadi pemateri sosper Perda No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. (Dok. Istimewa)

Perda Kaltim No.5/2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum merupakan implementasi dari UU No.16/2011 tentang bantuan hukum. Sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Praktisi Hukum dari Unmul Haris Retno Susmiyati menjelaskan, dengan adanya perda ini dapat membantu mewujudkan akses keadilan bagi rakyat kecil sampai ke daerah. Yang selama ini belum terakomodasi karena keterbatasan bantuan dari pusat.

“Jadi kalau berperkara hukum, butuh advokat tak punya dana, menurut perda ini bisa dibantu oleh pemerintah daerah,” terangnya.  

Tujuan hadirnya perda tersebut, kata dia, bagaimana semua masyarakat punya akses terhadap keadilan hukum. Menjamin pemenuhan hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Tak perlu khawatir lagi terhambat karena keterbatasan ekonomi.

“Tugas DPRD tinggal mengalokasikan setiap tahun. Jadi rakyat bisa mengakses gratis. Karena ini turunan dari UU. Jangan ada lagi rakyat kecil tak dapat keadilan hukum karena mereka tidak bisa membayar pengacara. Sehingga situasi keadilan hukum tercapai,” tegasnya.

SYARAT MENDAPAT BANTUAN HUKUM

Dekan Fakultas Hukum Unmul Dr. Mahendra Putra Kurnia S.H., M.H (kiri) saat menyampaikan materi Perda Bantuan Hukum. (Dok Istimewa)

Sementara itu, menurut Praktisi Hukum Mahendra Putra Kurnia yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Unmul, bahwa syarat untuk mendapatkan jasa bantuan hukum cukup mudah.

Masyarakat tinggal mengajukannya dengan menunjukan KTP Kaltim dan atau surat domisili, serta surat keterangan tidak mampu atau miskin dari kelurahan atau desa dan atau dokumen sah lainnya. Yang diserahkan kepada LBH yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

“Tinggal pemerintah melakukan kerjasama dengan LBH yang ada,” jelasnya.  

Menurut dia, jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin saat ini sudah berjalan di LBH Samarinda, termasuk di LBH Unmul. Rata-rata memberikan jasa bantuan hukum 20 hingga 30 perkara per tahunnya. Dengan fasilitasi bantuan hukum dari pusat melalui Kemenkumham.

Diharapkan dengan adanya perda ini dapat memaksimalkan pelayanan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang tak mampu di Kaltim.

“Kami harap, jangan sampai perda ini berjalan, sebenarnya. Tetapi ini hanya sebagai langkah antisipatif. Kalau rakyat miskin punya masalah hukum, perda ini bisa membantu. Tapi kita berharap masyarakat tak punya masalah hukum,” tandasnya. (tm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top