POLITIK

DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Beri Perhatian Khusus pada KPHL

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Saat Bertandang ke KPHL Batu Ayau. (Foto: Istimewa)

KUTAI BARAT, Kate.id – Dalam menggali potensi perekonomian di sektor kehutanan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mendorong pemerintah. Agar memberi perhatian khusus terhadap beberapa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Seperti halnya saat dirinya bertandang ke UPTD KPHL Batu Rook dan UPTD KPHL Batu Ayau, Melak, Kabupaten Kubar. Legislator dari Dapil Kubar tersebut mengatakan jika pemerintah perlu mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan program kerja dari KPHL untuk menggali potensi perekonomian.

Salah satu kendala yang dihadapi yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum mengalir. Sehingga terpaksa tenaga teknis kehutanan yang berjumlah sembilan orang dirumahkan karena tidak bisa membayar gaji mereka.

“Menurut keterangan Dishut Kaltim, DBH DR belum bisa direalisasikan. Kondisi ini berakibat pada penggajian sehingga tidak sedikit karyawan yang dirumahkan,” ungkap Veridiana, Selasa (16/3/2021).

Dari permasalahan itu, dirinya meminta perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat beban kerja serta tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Personel di lapangan kurang, terlebih banyak yang sudah pensiun. Komisi II akan mendorong pemerintah provinsi untuk membuat peraturan gubernur mendahului APBD. Ini merupakan solusi cepat dan sesuai dengan aturan hukum,” lanjut dirinya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPTD KPHL Batu Rook Haris Puji mengatakan KPHL yang baru terbentuk di 2020 tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 39 Tahun 2019 memiliki luas lahan sebesar 649,761 hektare. Namun permasalahannya KPHL tersebut hanya memiliki satu polisi hutan.

“Dari total luasan yang ditangani 649,761 hektare yang terbagi hutan lindung 444,972 hektare, hutan produksi terbatas 189,164 hektare, dan hutan produksi tetap 15,625 hektare, hanya memiliki satu orang polisi kehutanan,” terang Haris.

Kepala UPTD KPHL Batu Ayau Gazali Rahman juga menyampaikan pihaknya meminta peningkatan sarana dan prasarana. Yang bertujuan peningkatan kinerja KPHL tersebut.

“Kami meminta adanya peningkatan sarana dan prasarana baik yang berkaitan dengan teknis maupun administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan terlaksananya program kerja secara maksimal, ” pungkas Gazali. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

POPULER

To Top