POLITIK

Legislator Kaltim Perjuangkan Nasib Petani yang Terancam Kehilangan Lahan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu memperjuangkan nasib kelompok tani yang berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Para petani terancam kehilangan lahan pertaniannya karena diminta perusahaan pemilik lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pemprov Kaltim untuk mengosongkan aktivitasnya.

“Yang membuat terganggu selama ini hampir 6 tahun mereka bertani itu masalah di sekitar bulan November kemarin. Pada saat itu masuklah perusahaan PT NP tiba-tiba pasang plang pengumuman dan ngobrol sama petani kalau sampai bulan April saja boleh bertani. Karena perusahaan mau melakukan penanaman,” ungkap pria yang akrab disapa Bahar tersebut, Kamis (11/3/2021).

Diketahui sebelumnya, Pemprov Kaltim sudah melakukan kerja sama dengan empat perusahaan melalui skema HGB. Namun, salah satu lahan HGB yang diterima oleh PT NP yang memiliki HGB hingga 2023 dan 2028 terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Maka, sejak 2014 lalu masyarakat setempat melalui sembilan kelompok tani, memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dan bersawah.

Namun, masalah muncul tahun 2020 kemarin. Perusahaan pemilik HGB mengukur lahannya dan meminta kelompok tani menghentikan aktivitasnya pada April 2021 mendatang. Di sini rakyat petani gelisah karena lahan milik pemerintah dan mengadukan persoalannya tersebut ke Komisi II DPRD Kaltim guna mempertanyakan status lahan tersebut.

“Pertanyaannya ternyata Pemprov Kaltim sudah melakukan kerja sama dengan PT NP yang belum kami temukan adalah kerjasamanya dalam bentuk apa, itu yang kami belum dapat datanya. Kalau HGB kan itu bangunan, tapi di sana tidak ada bangunannya. Makanya ini sudah pelanggaran dan bisa dicabut HGB-nya,” lanjut Ketua Fraksi PAN ini.

Adapun dari permasalahan tersebut, legislator Dapil Kukar itu ingin mempertanyakan ke pihak Pemprov Kaltim. Apa dasar melakukan perjanjian kerja sama HGB terhadap beberapa perusahaan tersebut.

“Itu juga harus terpublikasi. Semua harus serba terbukalah. Supaya nanti kita lihat apa yang didapat Pemprov Kaltim dari bentuk kerja sama itu. Kalau tidak ada ya wanprestasi, dicabut lah HGB-nya. Biarkan rakyat bertani,” terangnya.

Sehingga ke depan Komisi II akan menghubungkan dengan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah serta memanggil pihak perusahaan, BPKAD, dan Biro Hukum Pemprov Kaltim untuk meminta klarifikasi perjanjian HGB tersebut serta untuk memperjelas kepastian hukum demi nasib para petani.

“Nanti akan kami hubungkan ke Pansus Aset, apakah Pansus Aset juga bisa mengurai persoalan ini. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memanggil Pemprov Kaltim dan perusahaan untuk dirapatkan kembali dengan catatan pemerintah membawa datanya,” pungkas Bahar. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top